Dalam pemberitaan teknologi global, persaingan kecerdasan buatan (AI) kerap digambarkan sebagai adu cepat antara Amerika Serikat dan China. Amerika Serikat disebut memperketat ekspor chip, sementara China merespons dengan merilis model AI tandingan. Namun, di balik narasi siapa yang “menang”, ada pertanyaan yang dinilai lebih mendasar: untuk apa sebuah masyarakat membangun kecerdasan buatan.
Sejumlah pengamatan yang dirangkum dari Asia Times menyebut, China tidak semata mengikuti lintasan yang dibentuk Barat. Alih-alih berfokus pada perlombaan menciptakan model AI paling pintar, Beijing dinilai lebih menekankan bagaimana AI dapat dilebur ke dalam infrastruktur nasional dan dipakai untuk tujuan yang lebih luas dalam tata kelola serta layanan publik.
Di Silicon Valley, AI sering diperlakukan sebagai eksplorasi “frontier” atau perbatasan baru, dengan ambisi terbesar membangun General Intelligence yang bisa menyaingi, bahkan melampaui, kemampuan kognitif manusia. Dalam kerangka ini, pemerintah Amerika Serikat cenderung membiarkan perusahaan swasta memimpin inovasi, dengan asumsi sektor ekonomi lain akan menyesuaikan diri.
China mengambil jalur berbeda. Pertanyaan utamanya bukan seberapa pintar mesin dapat berpikir, melainkan bagaimana kecerdasan itu bisa ditanamkan ke sistem yang sudah ada. Sebelum AI dianggap mampu mengubah masyarakat, fondasi penopangnya dinilai perlu dibangun lebih dulu. Karena itu, investasi besar diarahkan untuk pembangunan pusat data berskala besar, jaringan internet berkecepatan tinggi, hingga penguatan jaringan listrik.
Logika yang dipakai: ketika fondasi infrastruktur sudah mapan, penerapan AI di berbagai sektor—mulai dari logistik, rumah sakit, perbankan, hingga tata kota—akan menjadi lebih mudah dan lebih murah.
Akar filosofi yang memengaruhi arah kebijakan
Untuk memahami cara pandang Beijing, analisis tersebut menengok pengaruh dua filosofi klasik yang disebut kuat mewarnai pendekatan China terhadap teknologi masa depan, yakni Konfusianisme dan Legalisme.
Konfusianisme menekankan harmoni sosial, dengan gagasan bahwa setiap orang memiliki peran dan porsi masing-masing. Dalam konteks ini, nilai AI tidak terutama diukur dari kemampuannya memperluas ekspresi individu, melainkan dari perannya menjaga keteraturan dan mengurangi kekacauan.
Sementara itu, Legalisme menekankan pentingnya aturan yang tegas. Dalam kerangka ini, algoritma dipandang sebagai instrumen untuk menjalankan disiplin secara otomatis dan terukur. Disebutkan, pemanfaatan AI dapat terkait dengan pantauan kamera pintar, skor kredit sosial, hingga prediksi risiko.
Analisis itu juga menyinggung peristiwa beberapa tahun lalu ketika pemerintah China mengambil langkah yang dipandang sebagai “penggembosan” terhadap bisnis raksasa teknologi seperti Alibaba. Langkah tersebut dibaca sebagai wujud kombinasi dua filosofi tadi: ketika korporasi swasta dianggap terlalu dominan dan menguasai aliran data serta uang masyarakat, negara merasa perlu turun tangan untuk mengembalikan harmoni. Algoritma yang sebelumnya menjadi “rahasia dapur” perusahaan kemudian didorong untuk lebih terbuka dan diselaraskan dengan cetak biru negara.
Menuju konsep “negara prediktif”
Rangkaian kebijakan dan pendekatan itu, menurut ulasan tersebut, mengarah pada konsep pemerintahan yang kerap disebut “Predictive State” atau negara prediktif. Jika pemerintahan tradisional cenderung reaktif—bertindak setelah pelanggaran terjadi—maka negara prediktif mengandalkan AI untuk memprediksi potensi masalah dan menanganinya sebelum membesar.
Dalam gambaran ini, pemerintah mengolah data dari identitas digital, riwayat transaksi dompet elektronik, hingga sensor di berbagai titik. AI diposisikan bukan sekadar untuk pengawasan, melainkan untuk membaca pola dan memberi peringatan dini.
Contoh yang dikemukakan mencakup pencegahan kemacetan melalui pengalihan arus sebelum penumpukan terjadi, deteksi dini risiko krisis perbankan sebelum memicu kepanikan pasar, atau respons cepat terhadap potensi wabah sebelum menyebar ke wilayah lain.
Bukan mengganti pekerja, tetapi menggeser peran
Perbedaan visi ini juga berpengaruh pada cara memandang dampak AI terhadap tenaga kerja. Perdebatan di Amerika Serikat dan Eropa sering berfokus pada kekhawatiran robot menggantikan pekerjaan manusia. Sementara itu, pendekatan yang disorot dalam konteks China lebih menekankan pergeseran fungsi.
AI disebut dipakai untuk mengurai keruwetan birokrasi, tanpa serta-merta menyingkirkan manusia. Pekerja pabrik, misalnya, digambarkan tidak lagi semata melakukan kerja fisik atau mengoperasikan mesin sepanjang hari, tetapi beralih menjadi pengawas melalui dasbor digital.
Di rumah sakit, AI dapat membantu memilah pasien berdasarkan tingkat kedaruratan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, dan sistem berjalan dengan pengawasan administrator untuk memastikan tidak ada kejanggalan.
Dengan demikian, alih-alih terobsesi membangun AI “paling pintar” semata, pendekatan China dalam ulasan tersebut menyoroti upaya membangun fondasi dan tata kelola yang memungkinkan AI tertanam luas di berbagai sektor—sebagai bagian dari strategi infrastruktur dan pemerintahan yang lebih prediktif.
