Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui inovasi digital. Upaya ini ditandai dengan peluncuran aplikasi SIPADU (Sistem Informasi PAD Terpadu) yang digagas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Morotai, Marwan Sidasi.
SIPADU dirancang sebagai platform yang mengintegrasikan seluruh transaksi pajak dan retribusi daerah dalam satu sistem. Aplikasi ini disebut menjadi langkah konkret untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Marwan menjelaskan, SIPADU menjawab kebutuhan akan sistem yang mampu merekam proses penyetoran PAD secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Menurutnya, setiap transaksi penyetoran PAD dapat langsung terbaca dalam sistem dan dipantau perkembangannya setiap saat.
“Melalui aplikasi ini, setiap transaksi penyetoran PAD langsung terbaca dalam sistem dan dapat dipantau progresnya setiap saat. Baik setoran yang dilakukan oleh wajib pajak secara pribadi maupun oleh bendahara penerima di OPD, semuanya tercatat secara real-time,” kata Marwan.
Ia menambahkan, aplikasi ini juga memudahkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD untuk memantau kinerja penerimaan di instansinya masing-masing tanpa menunggu laporan manual.
Selain sebagai alat pencatatan, SIPADU juga berfungsi sebagai media rekonsiliasi antara data BPKAD dan bendahara penerima di masing-masing OPD. Dengan mekanisme tersebut, potensi selisih data diharapkan dapat diminimalkan.
Marwan juga menyampaikan, dashboard rekapitulasi pada aplikasi dapat dipantau langsung oleh Bupati Pulau Morotai sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian kinerja pendapatan daerah secara menyeluruh.
Untuk mendukung implementasi, BPKAD mengimbau seluruh pimpinan OPD agar mengarahkan bendahara penerima di instansi masing-masing segera mengakses aplikasi SIPADU. Dengan hadirnya SIPADU, Pemkab Pulau Morotai menyatakan optimistis dapat mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah.
