Perlindungan data pribadi kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya ancaman kejahatan siber. BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan data peserta, termasuk data penghasilan yang digunakan untuk perhitungan iuran.

Deputi Bidang Arsitektur dan Pengembangan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Bimo Haryo Prawiro, menyatakan institusinya merupakan salah satu pihak yang memiliki data penghasilan yang lengkap dan terkini. Menurutnya, pengelolaan data tersebut merupakan bagian dari kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dalam menghitung iuran Jamsostek.

“Ini bagian dari kewajiban kami untuk menghitung berapa iuran Jamsostek, jadi kami harus responsible atas proteksi data itu,” ujar Bimo dalam acara Open Finance Summit 2023 di Jakarta, Rabu (21/6).

Proteksi Berlapis dan Pengembangan Sistem

Bimo mengatakan BPJS Ketenagakerjaan menerapkan proteksi yang kuat, mulai dari pengembangan teknologi informasi yang terus dilakukan hingga penjagaan pusat data (data center) yang berlapis.

Tanggapan atas Isu Kebocoran Data

Sebelumnya, beredar kabar mengenai dugaan kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan seorang peretas bernama Bjorka. Menanggapi isu tersebut, Bimo menyebut data yang disebut bocor merupakan data lama dan bukan berasal langsung dari BPJS Ketenagakerjaan, melainkan data olahan.

“Betul ada sebagian porsi yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan tapi transaksi kerja sama dengan pihak ketiga, dan pihak ketiga ini somehow penjaganya kurang,” ungkapnya.

Evaluasi Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Bimo menyampaikan, BPJS Ketenagakerjaan kini lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Ia menilai, kebocoran data dapat terjadi melalui mitra yang memiliki standar pengamanan yang kurang memadai.

“Kalau kerja sama dengan pihak ketiga bisa saja dia yang bocorin, makanya sekarang kami jauh berhati-hati,” terangnya.

Penilaian Keamanan Dilakukan Berkala

Menurut Bimo, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan penilaian (assessment) secara berkala untuk memastikan standar perlindungan data selalu diperbarui. Ia menyebut upaya tersebut membutuhkan perhatian dan anggaran yang tidak sedikit.

“Kami lakukan assestment secara berkala dan kita pastikan dari waktu ke waktu standarnya up to date. Kita spend banyak effort termasuk anggaran untuk melakukan itu,” tandasnya.