Jakarta, 13 Oktober 2025 — Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu bertumpu pada kemampuan mengantisipasi risiko, bukan semata bereaksi saat api sudah muncul. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Ekspose Pengendalian Karhutla Tahun 2025 yang digelar Kementerian Kehutanan di Jakarta, Senin (13/10).
Menurut Dwikorita, pemantauan dan prediksi yang tepat memungkinkan pihak terkait mengetahui wilayah yang secara alami rentan terbakar, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Ia mendorong perubahan mendasar strategi pengendalian karhutla dari dominasi upaya pemadaman menuju sistem antisipasi berbasis data ilmiah yang presisi.
BMKG menyampaikan bahwa melalui integrasi teknologi, potensi kebakaran dapat diidentifikasi hingga lebih dari satu pekan sebelumnya. Pada musim kemarau 2025, BMKG juga melaporkan peningkatan curah hujan rata-rata sebesar 46% di area rawan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Untuk mendukung sistem antisipatif tersebut, BMKG mengintegrasikan prediksi iklim 10 harian, prakiraan cuaca mingguan, prakiraan cuaca harian, serta Fire Danger Rating System (FDRS). Kombinasi data ini ditujukan untuk mendeteksi lebih dini wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum api muncul.
Dwikorita menilai efektivitas pendekatan ini tercermin dari pelaksanaan OMC selama musim kemarau 2025. BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan melaksanakan OMC secara intensif selama 143 hari, dengan total 252 sorti penerbangan dan lebih dari 222 ton bahan semai. Operasi tersebut disebut membantu menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mengering.
Dalam forum yang sama, BMKG juga mendorong penguatan sistem berbagi data antarlembaga, terutama terkait pemantauan muka air tanah (groundwater monitoring) yang dinilai menjadi indikator penting untuk deteksi dini kekeringan lahan. Dwikorita mengajak instansi terkait memperluas jejaring observasi digital hingga tingkat daerah guna membangun sistem peringatan dini yang lebih komprehensif.
Rapat yang dipimpin Menteri Kehutanan itu disebut menjadi momentum memperkuat koordinasi nasional dalam menjaga ekosistem hutan dan lahan. BMKG menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat layanan berbasis sains, mulai dari prediksi iklim ekstrem hingga sistem peringatan dini, untuk mendukung ketahanan lingkungan dan melindungi masyarakat dari risiko bencana iklim.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto. Keduanya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian karhutla secara berkelanjutan.
