Pemerintah Rusia tengah gencar mempromosikan aplikasi pesan instan bernama Max melalui kampanye besar-besaran kepada warganya. Dorongan ini berlangsung seiring pemblokiran aplikasi populer seperti WhatsApp dan Telegram yang selama ini digunakan luas oleh masyarakat.
Langkah tersebut memicu kekhawatiran dari kritikus dan kelompok hak digital. Mereka menilai penggunaan Max berpotensi membuka jalan bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga, sekaligus memperlebar jarak digital Rusia dengan negara-negara Barat.
Peneliti keamanan siber Baptiste Robert, CEO perusahaan Prancis Predicta Lab, menyebut data pengguna pada aplikasi itu berisiko sepenuhnya berada di bawah kendali negara. Ia menilai setiap informasi yang dikirim melalui platform tersebut dapat diakses oleh otoritas Rusia.
Max diluncurkan pada 2025 oleh perusahaan teknologi Rusia VK. Aplikasi ini dirancang sebagai platform terpadu yang menggabungkan layanan pesan instan, media sosial, hingga akses ke layanan publik seperti identitas digital, perbankan, dan pembayaran—disebut mirip dengan WeChat di China.
Meski tidak diwajibkan secara resmi, pemerintah memberi sinyal bahwa aktivitas sehari-hari akan semakin sulit tanpa menggunakan aplikasi tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin turut mempromosikan Max sebagai platform yang lebih aman dan mendukung “kedaulatan teknologi” negara.
Menurut Marielle Wijermars, akademisi tata kelola internet dari Universitas Maastricht, kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang Rusia untuk membangun internet yang lebih terkontrol oleh negara.
Sejak September 2025, Max disebut telah dipasang secara otomatis pada ponsel dan tablet yang dijual di Rusia. Dari sisi tampilan, aplikasi ini menyerupai Telegram dengan fitur pesan pribadi, kanal publik, dan berbagai elemen interaktif.
Namun, Max masuk dalam daftar layanan digital yang tetap aktif saat pemerintah menerapkan pembatasan internet—kebijakan yang kerap dilakukan dengan alasan keamanan nasional.
Pada awalnya, aplikasi ini hanya tersedia untuk pengguna dengan nomor Rusia dan Belarus. Kini aksesnya diperluas ke sekitar 40 negara yang dianggap sebagai mitra, termasuk Kuba dan Pakistan. Meski demikian, Max tidak tersedia di kawasan Uni Eropa dan Ukraina.
Sejumlah laporan menyebut perusahaan-perusahaan besar di Rusia mendorong, bahkan memaksa, karyawan untuk mengunduh Max. Di sektor pendidikan, sekolah-sekolah juga mulai memindahkan komunikasi dengan orang tua siswa ke platform tersebut.
Selain itu, figur publik seperti selebritas dan kreator konten mulai beralih ke Max, yang dinilai mempercepat adopsi aplikasi di kalangan masyarakat.
Pendiri lembaga analitik Rusia GRFN, Dmitry Zakharchenko, menilai kampanye promosi Max berlangsung sangat agresif, bahkan menyerupai propaganda era Soviet.
Di balik dorongan penggunaan Max, muncul kekhawatiran bahwa pemerintah Rusia berupaya mengonsolidasikan kontrol atas arus informasi digital. Selain faktor keamanan, pembatasan platform asing juga dikaitkan dengan penggunaannya oleh pihak Ukraina untuk aktivitas yang dianggap mengancam keamanan Rusia.
Situasi ini memperlihatkan upaya Rusia membangun ekosistem digital yang lebih tertutup dan terpusat. Sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut dapat berdampak besar terhadap kebebasan digital serta hubungan teknologi Rusia dengan dunia internasional.
