Rusia tengah gencar mempromosikan aplikasi pesan instan bernama Max kepada warganya melalui kampanye besar-besaran. Promosi ini berlangsung seiring pemblokiran aplikasi populer WhatsApp dan Telegram.
Max disebut sebagai platform media sosial tanpa enkripsi. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran dari para kritikus dan kelompok hak digital yang menilai Rusia dapat menggunakan Max untuk memata-matai warganya, sekaligus memperdalam pemisahan hubungan digital dengan negara-negara Barat.
Peneliti keamanan siber Baptiste Robert, CEO perusahaan Prancis Predicta Lab, menilai data yang mengalir melalui aplikasi tersebut berpotensi berada dalam kendali pemilik platform dan negara. “Setiap data yang melewati aplikasi ini dapat dianggap berada di tangan pemiliknya, dan dalam hal ini, di tangan negara Rusia,” kata Robert.
Max diluncurkan pada 2025 oleh raksasa media sosial Rusia, VK. Aplikasi ini kerap disetarakan dengan WeChat milik China karena menggabungkan fungsi media sosial dan pesan instan, serta terhubung dengan akses layanan pemerintah, sistem kartu identitas digital, perbankan, dan pembayaran.
Meski penggunaan Max tidak diwajibkan secara resmi, otoritas Rusia disebut memberi sinyal bahwa aktivitas sehari-hari akan semakin sulit tanpa aplikasi tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin mempromosikan Max sebagai platform yang lebih “aman” dan sesuai dengan tuntutan “kedaulatan teknologi” Rusia, agenda yang telah didorong Moskow selama bertahun-tahun.
Marielle Wijermars, profesor madya tata kelola internet di Universitas Maastricht, menyebut langkah ini sebagai puncak kebijakan untuk membentuk internet yang berdaulat. Menurutnya, Rusia ingin merestrukturisasi internet agar lebih mampu mengontrol apa yang dipublikasikan, termasuk dengan memindahkan warga Rusia ke platform yang lebih dikendalikan negara.
Sejak September 2025, Max telah dipasang sebelumnya (pre-installed) di ponsel dan tablet yang dijual di Rusia. Dari sisi tampilan, desainnya disebut familiar dan menyerupai Telegram, dengan fitur pesan pribadi, saluran publik, serta stiker.
Namun, berbeda dari Telegram dan WhatsApp, Max masuk dalam “daftar putih” layanan digital yang disetujui tetap online saat Rusia menerapkan pemadaman internet paksa. Kebijakan pemadaman internet ini disebut kerap dilakukan untuk menggagalkan serangan drone balasan Ukraina.
Awalnya, Max hanya tersedia untuk pengguna kartu SIM Rusia atau Belarusia. Kini aplikasi tersebut tersedia dalam bahasa Inggris dan dapat digunakan dengan nomor telepon dari 40 negara lain yang dianggap Rusia sebagai “sahabat,” seperti Kuba, Pakistan, serta sejumlah republik bekas Uni Soviet di Asia Tengah. Max tidak tersedia di Uni Eropa maupun Ukraina.
Salah satu alasan Rusia ingin meninggalkan Telegram adalah karena aplikasi itu disebut telah menjadi platform yang digunakan Ukraina untuk merekrut warga Rusia melakukan aksi sabotase, termasuk pembunuhan.
Di dalam negeri, sejumlah perusahaan besar dituding memaksa karyawan mengunduh Max, sementara sekolah-sekolah memindahkan komunikasi dengan orang tua ke platform tersebut. Pada saat yang sama, selebritas dan blogger populer juga memindahkan konten mereka ke Max.
Dmitry Zakharchenko, pendiri lembaga analitik Rusia GRFN, membandingkan kampanye promosi yang ia sebut “agresif” itu dengan papan iklan propaganda era Soviet.
