Indonesia terus menghasilkan ribuan inovasi setiap tahun dari kampus dan lembaga penelitian. Namun, hanya sebagian kecil yang benar-benar sampai ke masyarakat atau diterapkan oleh industri. Selebihnya berhenti di laboratorium dan masuk ke fase yang kerap disebut sebagai “jurang maut” inovasi—tahap ketika riset tak berhasil menembus pasar.
Gambaran persoalan ini terlihat dari data paten lembaga riset negara. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang kini menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tercatat memiliki hampir 600 paten. Namun, hanya sekitar 10 paten yang pernah dilisensikan dan digunakan industri.
Berbagai faktor disebut ikut membuat inovasi sulit berlanjut, mulai dari kebijakan riset yang tidak konsisten, regulasi yang sering berubah, dinamika politik anggaran, rendahnya komitmen industri sebagai offtaker atau penyerap hasil riset, hingga orientasi kampus yang masih kuat pada publikasi.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, pemerintah meluncurkan sejumlah program, salah satunya Matching Fund Kedaireka pada 2021. Pada tahun pertama, ada 427 proposal yang dibiayai, lalu meningkat menjadi 1.093 proposal pada 2022. Pemerintah juga mengklaim program ini mendorong skor University–Industry Collaboration dalam Global Innovation Index dari 53,5 pada 2020 menjadi 87,4 pada 2023, serta mengerek peringkat Indonesia dari 87 pada 2021 menjadi 61 pada 2023.
Namun, sorotan muncul karena ukuran keberhasilan dinilai masih bertumpu pada jumlah proposal dan capaian indeks global. Dampak yang lebih konkret—seperti produk yang bertahan di pasar atau manfaat langsung bagi masyarakat—dinilai belum menjadi perhatian utama. Sejumlah kritik juga menyebut proyek Matching Fund kerap berhenti pada kolaborasi simbolik seperti berbagi pendanaan riset, seminar bersama, atau pilot project, tanpa jaminan keberlanjutan setelah pendanaan berakhir.
Dalam praktiknya, sebagian mitra industri disebut hanya hadir di atas kertas untuk memenuhi syarat proposal. Kontribusi yang dicantumkan sering berbentuk dukungan non-uang seperti tenaga, ruang, layanan, atau barang, bukan sebagai pengguna nyata inovasi. Di sisi lain, universitas juga dinilai kerap memanfaatkan program sebagai cara cepat menambah portofolio kerja sama industri, alih-alih mengawal inovasi hingga tahap komersialisasi.
Di tengah dorongan memperbanyak riset, peningkatan anggaran belum otomatis berbanding lurus dengan dampak ekonomi. Anggaran riset Indonesia tercatat naik dari sekitar Rp6,46 triliun pada 2022 menjadi Rp9,38 triliun pada 2023. Namun, kontribusi riset terhadap produk domestik bruto (PDB) masih 0,31%, lebih rendah dibanding Singapura (2,2%) dan Korea Selatan (4,5%).
Struktur pembiayaan riset juga menunjukkan ketergantungan besar pada pemerintah. Beban riset disebut 83% masih berasal dari pemerintah, sementara industri dan universitas masing-masing menyumbang 9,15% dan 2,65%. Kondisi ini dibaca sebagai indikasi bahwa industri di Indonesia lebih memilih membeli teknologi asing yang siap pakai ketimbang berinvestasi dalam riset domestik.
Sejumlah contoh internasional kerap dijadikan pembanding untuk menggambarkan pentingnya kerja sama negara, perguruan tinggi, dan industri. Di Amerika Serikat, teknologi kunci yang kemudian digunakan pada iPhone disebut berakar dari riset publik yang didanai negara melalui anggaran pertahanan, termasuk internet dan GPS. Sementara di Australia, relasi universitas dan industri dikelola secara sistematis melalui kurikulum berbasis industri, inkubator bisnis, kantor penerjemah pengetahuan untuk komersialisasi, serta alur yang jelas dari riset dasar hingga komersial.
Australia juga mengembangkan work integrated learning yang menghubungkan mahasiswa dengan perusahaan sesuai bidangnya, sehingga lulusan lebih cepat terserap pasar. Perguruan tinggi di sana turut melatih staf dalam manajemen inovasi, negosiasi, dan kemampuan menyampaikan nilai riset agar dapat rutin berdiskusi dengan industri. Contohnya, Universitas Adelaide disebut memiliki kerja sama dengan lebih dari 7.000 mitra industri.
Di Indonesia, upaya mendekatkan kampus dan industri antara lain dilakukan melalui kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang kini bertransformasi menjadi Diktisaintek Berdampak. Data menunjukkan 1,55 juta mahasiswa telah mengikuti program tersebut sejak 2019. Peserta disebut memperoleh pekerjaan rata-rata 2,4 bulan lebih cepat dengan gaji 1,4 kali lebih tinggi dibanding non-peserta. Meski begitu, kelemahan yang masih muncul adalah relasi kampus dan industri yang sering berhenti pada penandatanganan nota kerja sama tanpa tindak lanjut, sehingga transfer pengetahuan, magang bermakna, dan riset bersama belum berjalan optimal.
Untuk mengatasi “jurang maut” inovasi, setidaknya ada tiga langkah yang disorot. Pertama, mengunci inovasi pada pengguna sejak awal. Riset didorong dimulai dari pertanyaan tentang siapa pengguna, masalah harian yang dihadapi, dan solusi seperti apa yang dianggap layak. Dengan pengguna yang jelas sejak awal, peneliti dapat memahami standar mutu yang dibutuhkan, industri mengetahui kesiapan teknologi, dan pemerintah dapat menilai regulasi mana yang perlu disederhanakan.
Kedua, menjembatani bahasa kampus dan industri. Di Australia, salah satu modelnya adalah Industry PhD yang menggabungkan riset akademik dan aplikasi industri melalui kolaborasi universitas dan industri, terkadang melibatkan lembaga pemerintah. Dalam konteks Indonesia, gagasan serupa disebut bisa diperluas melalui magang industri bagi dosen, penempatan kepala ilmuwan di BUMN sektor strategis, serta perumusan kurikulum kampus bersama industri (co-creation), agar kedua dunia menggunakan “bahasa” yang sama.
Ketiga, pemerintah didorong berperan sebagai pembeli pertama hasil riset. Salah satu gagasan yang disebut adalah membuat kanal e-catalog “Inovasi Indonesia” untuk mendorong adopsi produk riset. Dengan ekosistem yang lebih terintegrasi, jurang antara laboratorium dan pasar diharapkan berubah menjadi jembatan menuju produk yang digunakan, pekerjaan yang tercipta, dan nilai tambah yang tinggal di dalam negeri.
Pada akhirnya, persoalan inovasi dinilai tidak cukup diselesaikan dengan menambah anggaran atau mengejar publikasi dan peringkat. Tantangan utamanya adalah membangun ekosistem yang mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi inovasi yang benar-benar dipakai dan memberi manfaat nyata.
