Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencopot Lurah Kalisari dari jabatannya menyusul polemik respons laporan warga di aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dinilai menyesatkan. Keputusan itu diambil setelah muncul laporan bahwa oknum petugas menanggapi aduan parkir liar dengan mengunggah foto yang telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), seolah-olah lokasi sudah tertib.
Kasus bermula ketika seorang warga melaporkan adanya parkir liar di sebuah perumahan di Jakarta Timur melalui JAKI. Namun, alih-alih melakukan penertiban di lapangan, petugas justru mengunggah foto kondisi lokasi yang telah diedit sehingga tampak bersih dari parkir liar. Perbedaan antara foto yang diunggah dan kondisi riil di lapangan kemudian viral dan memicu kemarahan publik.
Usai membuka Town Hall Meeting di Taman Ismail Marzuki (TIM), Rabu (15/4/2026), Pramono mengonfirmasi bahwa Pemprov DKI menjatuhkan sanksi berjenjang kepada pihak-pihak yang terlibat. Tiga petugas PPSU diberi Surat Peringatan Pertama (SP1) dan disebut terancam pemecatan apabila mengulangi perbuatan serupa.
Selain itu, Kepala Seksi (Kasi) Ekonomi dan Pembangunan serta Kasi Pemerintahan dinonaktifkan dari jabatannya untuk menjalani pembinaan. Adapun Lurah Kalisari resmi dibebastugaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan.
“Ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka. Kalau sampai diulang kembali, pasti kami mengambil tindakan yang lebih tegas. Untuk Lurah Kalisari, sudah kami bebastugaskan,” kata Pramono.
Pramono juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, dari tingkat wali kota hingga lurah, bekerja secara profesional dan transparan. Ia menekankan bahwa teknologi layanan publik seperti JAKI semestinya mempermudah pelayanan warga, bukan disalahgunakan untuk menutupi kelalaian kerja.
