Perkembangan teknologi yang kian cepat mendorong profesi surveyor untuk beradaptasi dengan kemajuan Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI). Teknologi berbasis kecerdasan buatan ini mengubah cara pengumpulan dan analisis data spasial, sehingga proses pemetaan dan pengukuran dinilai menjadi lebih efisien serta presisi dibandingkan metode konvensional.
Integrasi GeoAI juga membuka peluang baru bagi surveyor untuk bertransformasi menjadi analis data spasial. Peran ini mencakup kemampuan menafsirkan informasi kompleks dari berbagai sumber, seperti citra satelit, drone, hingga sensor digital.
Ketua Umum Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Muchammad Masykur menyampaikan harapannya agar surveyor Indonesia terus mengikuti perkembangan teknologi global. Ia menyampaikan hal itu dalam Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia 2025 di Hotel Harris, Malang, Jawa Timur.
“Inilah saatnya surveyor Indonesia berdiri di garis depan, menghadirkan solusi nyata bagi bangsa dan memberi kontribusi berkelas dunia,” kata Masykur.
Menurut Masykur, adaptasi tersebut sekaligus dapat memperkuat kolaborasi lintas disiplin dan mendorong Indonesia menjadi pelopor dalam penerapan GeoAI untuk pembangunan berkelanjutan.
Rektor ITN Malang, Awan Uji Krismanto, menilai peluang AI di bidang survei dan pemetaan sangat besar, mulai dari otomasi hingga analisis data spasial yang lebih cepat dan akurat. Namun, ia mengingatkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi, terutama kesenjangan kapasitas sumber daya manusia.
“Kesenjangan kapasitas SDM (diantaranya surveyor) dalam menguasai AI, keterbatasan infrastruktur, serta persoalan etika dan perlindungan privasi harus menjadi perhatian. Semua ini bisa diatasi dengan sinergi kuat antara praktisi, profesional, dan pendidikan tinggi,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, dibahas pula peran teknologi geospasial dan AI dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), antara lain untuk mitigasi perubahan iklim, tata ruang perkotaan, ketahanan pangan, hingga sistem kebencanaan yang lebih adaptif.
Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Sumaryono, menekankan pentingnya sinergi antara kemampuan manusia dan teknologi, khususnya dalam penggunaan penginderaan jauh (remote sensing).
“Untuk deteksi objek melalui remote sensing, sampai sekarang kemampuan manusia tidak ada yang bisa mengalahkan. Ketika manusia mulai lama, di situlah AI masuk. Tapi soal akurasi, manusia tetap tidak bisa dikalahkan. Itu sebabnya Kementerian Kehutanan tidak mau menggantikan tenaga manusia sepenuhnya,” jelas Sumaryono.
Sumaryono juga menegaskan peran ganda BIG sebagai regulator sekaligus eksekutor dalam tata kelola data geospasial nasional. Ia menyebut, dalam kerangka Satu Data Indonesia, data perlu disiapkan sebagai big data yang dapat dimanfaatkan untuk GeoAI.
“Dalam kerangka Satu Data Indonesia, seluruh data harus menjadi big data yang siap dimanfaatkan untuk GeoAI. Data itu tidak hanya dikumpulkan, tapi juga dibagi, dipakai, dan diolah menjadi satu informasi yang bernilai tinggi. Jangan lupa, industri hilir juga harus disiapkan, terutama karena peta skala 1:5000 akan diintegrasikan dengan peta tematik,” paparnya.
Forum tersebut turut menyoroti urgensi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), peta jalan NSDI–JIGN, serta optimalisasi big data geospasial sebagai fondasi membangun ekosistem GeoAI nasional.
Dengan dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat, serta pemanfaatan teknologi seperti machine learning, Internet of Things (IoT), dan arsitektur microservices, pengembangan GeoAI diharapkan dapat menghasilkan sistem informasi geospasial yang lebih responsif, terintegrasi, dan kompetitif di tingkat global.
