Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) meluncurkan inovasi digital berupa aplikasi Sistem Informasi Berbasis Data Terpadu Pengentasan Kemiskinan bernama “Berani Tampak”. Aplikasi ini disebut sebagai upaya mengakselerasi visi Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid, M.Si dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah.
Kepala Dinas PKPP Sulteng, Dr. Akris Fattayunus, MM, menyatakan aplikasi tersebut dirancang untuk memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran. Dengan tagline “Data Pasti, Intervensi Tepat”, Berani Tampak ditujukan untuk mengintegrasikan data perumahan dan kawasan kumuh secara transparan dan akuntabel.
“Aplikasi Berani Tampak merupakan akronim dari Berbasis Rangkuman Data dan Intervensi Terpadu Membangun Perumahan dan Kawasan. Saat ini sistemnya sedang dalam tahap finalisasi proses pembuatan agar segera bisa dioperasikan secara maksimal di seluruh kabupaten/kota,” ujar Akris dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).
Akris menambahkan, fokus kebijakan pemerintah provinsi saat ini mencakup perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penataan kawasan kumuh. Melalui aplikasi tersebut, setiap unit rumah yang diusulkan untuk diperbaiki akan terdokumentasi, sehingga potensi tumpang tindih anggaran dapat dihindari dan ketepatan penerima manfaat ditingkatkan.
DPKPP juga memaparkan capaian program pada tahun 2025. Pemprov Sulteng merealisasikan pembangunan 48 unit rumah permanen di Kabupaten Sigi untuk warga korban bencana di Desa Poi dan Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, dengan total anggaran Rp9,65 miliar dari APBD Provinsi.
Selain pembangunan hunian, DPKPP menyebut perhatian juga diberikan pada Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Pada tahun anggaran yang sama, Pemprov Sulteng menyerahkan bantuan infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten Sigi senilai Rp18,19 miliar untuk mendukung ekosistem permukiman yang sehat dan layak.
Rincian pekerjaan yang disebut telah diselesaikan meliputi 9 paket perbaikan drainase, 72 paket perbaikan jalan lingkungan, 9 paket perbaikan fasilitas MCK, serta 1 paket perbaikan rutilahu. Melalui sinergi pembangunan rumah dan sarana pendukung, pemerintah berharap kawasan kumuh dapat bertransformasi menjadi kawasan yang lebih mandiri dan produktif.
