Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi transformasi digital di sektor perumahan dengan merencanakan peluncuran aplikasi “Imah Aing”. Platform ini diproyeksikan untuk mempercepat penanganan dan memperluas akses bantuan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pekerja industri di wilayah Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan aplikasi tersebut dirancang untuk memotong birokrasi yang dinilai berbelit. Melalui “Imah Aing”, masyarakat dapat mengajukan usulan bantuan perumahan secara mandiri dan transparan.
“Melalui aplikasi ini, rakyat bisa mengakses langsung usulan perumahan sehingga penanganannya jauh lebih terprogram, akurat, dan cepat,” kata Dedi saat memberikan sambutan dalam rangkaian acara Peluncuran BSPS se-Jawa Barat di SMA 1 Katapang, Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026) malam.
Selain mengandalkan digitalisasi, Dedi menyampaikan bahwa pola bantuan perumahan di Jawa Barat tetap mengedepankan kolaborasi lintas jalur. Pemenuhan kebutuhan hunian juga didorong melalui jalur aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan berbunga rendah melalui kerja sama dengan Bank BJB.
Kombinasi bantuan stimulan dan pembiayaan perbankan yang terjangkau itu diharapkan dapat menekan angka backlog perumahan di Jawa Barat.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi menyoroti keterbatasan lahan yang kian menyusut di Jawa Barat. Ia menginstruksikan perubahan paradigma pembangunan permukiman dari konsep hunian horizontal menuju hunian vertikal seperti apartemen atau rumah susun.
Menurutnya, pengalihfungsian lahan produktif seperti sawah dan kebun menjadi kompleks perumahan perlu dihentikan untuk menjaga ketahanan pangan serta keseimbangan lingkungan. “Kami tidak bisa lagi terus mengandalkan pengalihfungsian lahan sawah atau kebun menjadi pemukiman horizontal karena tanah semakin sempit. Solusinya adalah hunian vertikal,” ujarnya.
