Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan aplikasi pemantauan khusus untuk memastikan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) setiap hari Jumat.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan aplikasi tersebut dirancang untuk menjaga kinerja pegawai tetap optimal melalui sistem absensi langsung (live) yang dilengkapi fitur berbagi lokasi (share location). Ia juga menyebutkan perlunya dukungan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap surat edaran terkait kebijakan ini.

Meski pelaksanaan kerja dilakukan secara daring, Andra menegaskan pengawasan akan tetap dilakukan secara ketat. Namun, kebijakan WFH ini tidak berlaku bagi pejabat eselon I dan II yang tetap diwajibkan bekerja dari kantor.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana, menambahkan bahwa aplikasi pendukung tersebut akan mewajibkan ASN melaporkan seluruh aktivitas kerja serta capaian kinerja harian secara real-time. Dalam mekanisme absensi live, pegawai tidak diperbolehkan menghentikan proses absensi dan wajib membagikan lokasi saat pelaporan.

Pemprov Banten menyatakan langkah ini diambil untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan waktu kerja sekaligus menjadi parameter penilaian efektivitas kebijakan WFH, yang juga ditujukan untuk menekan konsumsi energi di lingkungan pemerintahan.

Selain pengawasan digital, Pemprov Banten juga akan memulai uji coba pembatasan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN. Uji coba tersebut diawali di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai pekan depan, dengan arahan agar seluruh staf menggunakan transportasi umum selama masa uji coba.

Uji coba itu direncanakan berlangsung selama satu minggu mulai Senin dan akan dievaluasi setelahnya. Pemprov berharap kebijakan tersebut dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di sektor pemerintahan sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya penghematan energi nasional.