SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merancang langkah preventif untuk melindungi pelajar dari potensi pengaruh ekstremisme kekerasan. Upaya yang disiapkan antara lain edukasi langsung di sekolah-sekolah, disertai penataan penggunaan gadget di kalangan peserta didik.
Wakil Bupati Kotim Irawati menilai anak usia sekolah termasuk kelompok yang rentan terpapar konten negatif jika tidak dibekali pemahaman sejak dini. Karena itu, ia menyebut lingkungan sekolah menjadi pintu masuk utama untuk membangun kesadaran dan ketahanan anak terhadap paham ekstremisme.
Irawati mengatakan Pemkab Kotim mendorong lahirnya regulasi, baik berupa peraturan bupati maupun instruksi kepala daerah, yang mengatur pembatasan penggunaan gadget bagi siswa. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pencegahan dini.
“Kedepan, kami ingin ada aturan yang jelas terkait penggunaan gadget di sekolah. Ini bukan semata-mata melarang, tetapi untuk melindungi anak-anak agar tidak terpapar hal-hal berbahaya,” ujar Irawati, Kamis, 22 Januari 2026.
Menurut Irawati, rencana itu telah dikomunikasikan dengan Bupati Kotim dan melibatkan unsur aparat keamanan yang memiliki kompetensi dalam pencegahan radikalisme. Salah satu pihak yang diajak berkoordinasi adalah Densus 88.
“Koordinasi sudah kami lakukan, termasuk dengan Densus 88. Setelah ini, bersama Dinas Pendidikan, kami akan bergerak memberikan edukasi terkait bahaya ekstremisme kekerasan di Kotim,” ucapnya.
Terkait pembatasan gadget, Irawati menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu proses belajar mengajar. Ia menyebut penggunaan perangkat digital tetap diperbolehkan selama mendukung kegiatan pembelajaran dan berada dalam pengawasan pihak sekolah.
“Nanti akan disesuaikan. Ada anak-anak yang memang membutuhkan gadget untuk belajar, itu tetap kita fasilitasi. Yang diatur adalah batasan dan pengawasannya,” jelasnya.
Pada tahap awal, kebijakan ini akan difokuskan di lingkungan sekolah. Pemkab Kotim juga berencana melibatkan guru serta orang tua agar edukasi yang diberikan dapat dipahami dan diterapkan secara maksimal oleh anak-anak.
“Sekolah menjadi fokus pertama. Kami juga membuka kemungkinan melibatkan wali kelas dan orang tua saat pemberian pengarahan, supaya pemahaman anak bisa lebih kuat,” pungkas Irawati.
