BERITA TERKINI
Negara Teluk Kejar Koridor Data Darat untuk Kurangi Risiko Kabel Bawah Laut di Selat Hormuz

Negara Teluk Kejar Koridor Data Darat untuk Kurangi Risiko Kabel Bawah Laut di Selat Hormuz

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar tengah berlomba membangun koridor data berbasis darat yang melintasi Irak dan Suriah. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan kawasan Teluk pada kabel serat optik bawah laut yang melintasi Selat Hormuz, jalur yang dinilai rentan jika terjadi eskalasi konflik.

Selama beberapa dekade, Arab Saudi dan UEA telah mengembangkan jaringan pipa minyak darat berskala besar agar pasokan minyak dapat mencapai pasar dunia tanpa harus melewati Selat Hormuz. Kini, pendekatan serupa diterapkan pada infrastruktur internet, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko gangguan konektivitas jika jalur bawah laut terdampak perang atau serangan.

Persaingan ini disebut semakin intensif setelah Iran membalas dengan serangan terhadap pusat data Amazon di Teluk, yang dipandang sebagai salah satu simpul internet penting di kawasan tersebut. Ketergantungan yang tinggi pada kabel bawah laut juga dinilai membawa risiko besar karena perbaikan kabel di laut akan sangat sulit dilakukan ketika perang pecah.

Saat ini, terdapat enam proyek besar yang bersaing untuk menghubungkan internet kawasan Teluk ke Eropa melalui rute darat. Proyek yang disebut paling cepat perkembangannya adalah SilkLink, dipimpin STC Group dari Arab Saudi. Kabel sepanjang 4.500 kilometer ini direncanakan membentang melalui Yordania dan Suriah hingga titik pendaratan di Mediterania. Fase pertama SilkLink diperkirakan mulai beroperasi dalam sekitar 18–24 bulan.

Qatar juga terlibat melalui proyek grup Ooredoo. Perusahaan tersebut mengembangkan kabel bernama Fibre in Gulf (FiG) yang menghubungkan negara-negara Teluk dan Irak. Ooredoo disebut telah berkomitmen sebesar 500 juta dolar AS untuk mengembangkan jalur dari Irak melalui Turki. Dalam rencana ini, Irak dipandang sebagai titik transit penting untuk lalu lintas data antara Asia dan Eropa.

Selain itu, konsorsium swasta lain mengerjakan proyek WorldLink senilai 700 juta dolar AS. Kabel hibrida ini direncanakan membentang dari UEA menuju Semenanjung Al-Faw di Irak dan melewati Kurdistan. Proyek tersebut menargetkan klien besar, operator internasional, serta aplikasi kecerdasan buatan.

Namun, para pengamat menilai pembangunan koridor darat ini lebih mencerminkan kompetisi ketimbang upaya bersama. Kristian Coates Ulrichsen, ahli di Baker Institute, Rice University, menilai persaingan membangun koridor darat menunjukkan unsur kompetitif dan pengaruh, bukan langkah terkoordinasi. Ia juga mengingatkan konflik militer yang berkepanjangan dapat menghentikan rencana-rencana tersebut.

Risiko lain datang dari kondisi politik dan keamanan di sejumlah wilayah yang akan dilalui kabel. Suriah, Irak, Sudan, dan Ethiopia disebut pernah mengalami konflik yang mengganggu infrastruktur. Dalam catatan sebelumnya, upaya serupa dengan sistem JADI disebut gagal akibat perang saudara Suriah.

Di sisi lain, kabel serat optik bawah laut masih dipandang unggul dari segi biaya yang lebih rendah dan kapasitas yang lebih besar dibanding jalur darat. Ketergantungan pada rute laut, termasuk Laut Merah, juga telah menjadi pola yang mengakar. Sementara itu, pembangunan koridor darat membutuhkan koordinasi rumit antarpemerintah negara tetangga, dan persoalan kepemilikan serta biaya transit disebut belum terselesaikan.

Alan Mauldin, Direktur Riset di TeleGeography, menyoroti pertanyaan mendasar terkait model bisnis dan regulasi lintas negara, termasuk siapa yang diizinkan membeli serta mengoperasikan pasangan kabel serat optik lintas batas, dan berapa harganya. Ia menilai hambatan regulasi kerap lebih sulit diatasi daripada pemasangan fisik kabel, sehingga kebijakan masing-masing negara akan menentukan kelayakan ekonomi rute tersebut.

Saat ini, Turki berperan sebagai gerbang utama data menuju pasar Eropa. Namun, apakah lalu lintas data benar-benar melewatinya bergantung pada infrastruktur pertukaran data. Sejumlah ahli juga mengingatkan potensi gangguan tetap ada jika konflik bersenjata kembali terjadi.

Keberhasilan atau kegagalan proyek-proyek ini pada akhirnya dinilai bergantung pada kemampuan negara-negara Teluk untuk bekerja sama. Ali Bakir, profesor di Universitas Qatar, menyebut persaingan dapat berdampak positif jika berlangsung dalam aturan yang jelas dan menguntungkan pelanggan. Namun, tanpa konsensus, jalur darat diperkirakan belum tentu menjadi alternatif yang sepenuhnya andal.