JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memprioritaskan alokasi rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru masuk dan belum memiliki rumah. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menyediakan hunian layak dan terjangkau, di tengah target pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk mengurangi backlog perumahan.

“Saya sudah janji, semua ASN yang junior, yang belum mendapat rumah, juga harus dapat prioritas. Ini kan lahan negara, saya pikir kita sudah berkomitmen,” kata Hashim saat menghadiri acara peletakan batu pertama (groundbreaking) rumah susun PT KAI di Manggarai, Senin (16/3/2026).

Hashim menegaskan aset negara, baik tanah maupun bangunan, termasuk yang berada di lokasi strategis maupun tidak, merupakan milik rakyat. Karena itu, menurutnya, aset tersebut perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, salah satunya melalui pembangunan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Ia juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa tanah milik badan usaha milik negara (BUMN) adalah milik rakyat Indonesia. Dengan demikian, kata Hashim, lahan tersebut tidak semestinya dijual dengan harga pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Hashim menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses pemilihan kontraktor pembangunan rumah subsidi. Ia menegaskan seluruh mekanisme akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku melalui tender proyek dan proses resmi lainnya.