Sejumlah proyek kabel serat optik baru tengah dikebut di kawasan Teluk sebagai upaya mengurangi kerentanan konektivitas internet, terutama ketika terjadi konflik yang dapat membuat perbaikan kabel bawah laut menjadi nyaris mustahil.
Qatar ikut dalam upaya ini melalui proyek grup Ooredoo yang membangun kabel bernama Fibre in Gulf (FiG). Kabel tersebut dirancang menghubungkan negara-negara Teluk dan Irak. Ooredoo disebut telah berkomitmen sebesar 500 juta dolar AS untuk mengembangkan jalur dari Irak melalui Turki. Irak saat ini dipandang sebagai titik transit penting bagi lalu lintas data antara Asia dan Eropa.
Selain itu, konsorsium swasta lain mengerjakan proyek WorldLink senilai 700 juta dolar AS. Kabel hibrida ini membentang dari Uni Emirat Arab menuju Semenanjung Al-Faw di Irak dan melewati Kurdistan. Proyek tersebut menargetkan klien besar, operator internasional, serta aplikasi kecerdasan buatan. Berbagai inisiatif ini mencerminkan tekad untuk mengurangi dampak isolasi geografis dalam konektivitas digital.
Namun, pengembangan koridor darat dinilai belum mencerminkan strategi bersama. Kristian Coates Ulrichsen, ahli di Baker Institute, Rice University, menilai persaingan membangun koridor darat lebih menunjukkan unsur kompetitif dan berpengaruh ketimbang upaya terkoordinasi. Ia juga mengingatkan bahwa konflik militer berkepanjangan dapat menghentikan rencana-rencana tersebut, di tengah persaingan ketat antarnegara di kawasan.
Di sisi lain, jalur kabel darat juga menghadapi risiko besar karena rute yang direncanakan melewati wilayah yang tidak stabil secara politik. Suriah, Irak, Sudan, dan Ethiopia disebut pernah mengalami konflik yang mengganggu infrastruktur. Upaya serupa di masa lalu, seperti sistem JADI, dilaporkan gagal akibat perang saudara di Suriah.
Meski demikian, kabel serat optik bawah laut masih dinilai unggul dari sisi biaya dan kapasitas dibanding jalur darat. Ketergantungan pada rute laut, termasuk Laut Merah, sudah menjadi kebiasaan yang mengakar. Sementara itu, pembangunan jalur darat menuntut koordinasi yang kompleks antara pemerintah negara-negara bertetangga, dan persoalan kepemilikan serta biaya transit masih menjadi pertanyaan yang belum tuntas.
Alan Mauldin, Direktur Riset di TeleGeography, menyoroti ketidakjelasan tersebut dengan mempertanyakan siapa yang diizinkan membeli dan mengoperasikan pasangan kabel serat optik lintas negara serta berapa harga yang harus dibayar.
