Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menargetkan seluruh desa di Indonesia terhubung internet pada 2026, termasuk sekitar 2.500 desa yang saat ini masih berstatus blank spot.

Pernyataan itu disampaikan Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR pada Senin, 26 Januari 2026. Ia menegaskan pembangunan di wilayah yang selama ini tertinggal akan menjadi prioritas utama.

Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi juga menyoroti perkembangan infrastruktur digital di wilayah timur Indonesia. Ia menyebut Papua dan Gorontalo sebagai contoh daerah yang menunjukkan lompatan signifikan dalam kurun dua tahun terakhir.

Pemerintah turut mendorong program Internet Rakyat melalui lelang frekuensi 1,4 GHz. Program ini ditujukan untuk memastikan harga layanan internet tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah.

Meutya menyampaikan, berdasarkan indeks transformasi digital nasional, skor Indonesia bergerak dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR Mulyadi menilai ruang digital saat ini kian membingungkan bagi masyarakat awam karena sulitnya membedakan fakta dan rekayasa teknologi. Ia menekankan perlunya langkah antisipatif dalam mengelola ruang digital yang berkembang pesat.

Mulyadi meminta Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat di tengah derasnya arus informasi. Menurutnya, tanpa pengawasan dan antisipasi sejak dini, kebebasan ruang digital berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi generasi muda. Ia juga mendorong pemerintah memposisikan, menyeleksi, serta mengawasi ruang digital agar informasi yang beredar tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat.