Selama bertahun-tahun, industri teknologi China kerap dipandang sebagai peniru inovasi kecerdasan buatan (AI) yang berkembang di Barat, termasuk produk-produk populer dari Amerika Serikat. Namun, laporan terbaru yang dimuat Foreign Affairs menggambarkan situasi berbeda: China disebut telah membangun “gudang senjata AI” yang semakin diarahkan untuk kepentingan militer dan geopolitik.
Laporan tersebut merupakan hasil riset tim peneliti dari Georgetown University’s Center for Security and Emerging Technology (CSET). Mereka menelaah ribuan dokumen pengadaan militer China yang dipublikasikan secara terbuka dalam tiga tahun terakhir untuk memetakan bagaimana AI diadopsi dan dikembangkan untuk kebutuhan pertahanan.
Menurut laporan itu, Beijing menempatkan AI bukan sekadar teknologi untuk aplikasi sipil seperti penulisan atau pembuatan gambar, melainkan sebagai instrumen strategis. China juga disebut memiliki pendekatan berbeda dibandingkan lanskap teknologi di Silicon Valley, yang kerap diwarnai ketegangan antara perusahaan teknologi besar dan Pentagon.
Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, batas antara sektor sipil dan militer (People’s Liberation Army/PLA) disebut sengaja dilebur melalui strategi “integrasi sipil-militer”. Dalam kerangka ini, perusahaan teknologi besar seperti Baidu, Tencent, dan Alibaba disebut diwajibkan membagikan inovasi AI terbaru kepada militer. Dampaknya, teknologi yang semula dikembangkan untuk kebutuhan komersial—seperti pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan algoritma computer vision—dapat dengan cepat diadaptasi menjadi sistem pelacakan target serta analisis intelijen militer.
Salah satu fokus yang disorot adalah pengembangan sistem tak berawak, termasuk teknologi swarm atau kawanan drone. PLA disebut tidak hanya bereksperimen dengan drone tunggal, tetapi juga mengembangkan kawanan ratusan hingga ribuan drone kecil bertenaga AI yang mampu berkomunikasi satu sama lain, beradaptasi dengan perubahan situasi medan perang secara real-time, dan mengambil keputusan menyerang tanpa kendali operator manusia.
Konsep drone swarm ini disebut dirancang untuk membebani sistem pertahanan udara konvensional lawan. Dengan biaya produksi yang dinilai jauh lebih murah dibandingkan satu rudal jelajah canggih, pendekatan “banjir drone” dipandang sebagai ancaman asimetris yang sulit ditangkal.
Selain kemampuan bersifat fisik, laporan itu juga menyoroti penggunaan AI di ranah non-kinetik melalui peperangan kognitif (cognitive warfare). Model bahasa besar (LLM) buatan China disebut dilatih untuk menyebarkan disinformasi skala massal, memanipulasi opini publik di negara sasaran, serta melakukan serangan siber yang terotomatisasi.
Algoritma AI juga disebut dapat digunakan untuk menganalisis miliaran unggahan media sosial, memetakan sentimen psikologis populasi target—misalnya saat pemilu di Taiwan atau Amerika Serikat—lalu memproduksi akun bot maupun video deepfake yang disesuaikan untuk memicu polarisasi.
Dalam bagian lain, Foreign Affairs menilai keunggulan China terletak pada eksekusi, kecepatan penerapan, serta akses luas terhadap big data yang dikaitkan dengan lemahnya regulasi privasi di negara tersebut. Di sisi lain, militer Amerika Serikat disebut masih memimpin dalam aspek tertentu seperti chip semikonduktor canggih atau penelitian dasar AI.
Namun, laporan itu memperingatkan bahwa jika AS dan sekutunya terus meremehkan kecepatan China dalam mengubah AI komersial menjadi kapabilitas tempur, Washington berisiko tertinggal dalam perlombaan senjata yang dipandang menentukan pada abad ke-21. Ancaman utama yang ditekankan bukan semata-mata posisi China yang sudah melampaui AS saat ini, melainkan laju cepat yang disebut eksponensial dalam menutup ketertinggalan.
