Pemerintah Kabupaten Kuningan mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik dengan memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini dilakukan melalui adopsi aplikasi pemantauan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Langkah tersebut menjadikan Kuningan sebagai daerah pertama yang mengintegrasikan sistem digital dari Sumedang untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan transparan, terukur, dan tepat sasaran.
Inisiatif ini digagas Sekretaris Daerah Kuningan, U Kusmana, setelah melihat kesiapan digital Pemkab Sumedang dalam Rapat Koordinasi MBG se-Jawa Barat. Pada forum itu, sistem pemantauan berbasis aplikasi dinilai mampu memberikan kontrol data secara real-time terhadap program gizi anak.
Berangkat dari penilaian tersebut, U Kusmana mengajukan penerapan sistem serupa di Kuningan. Setelah mendapat persetujuan pimpinan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kuningan kemudian menjalin kerja sama teknis. Saat ini, proses kerja sama antardaerah tersebut disebut tengah memasuki tahap finalisasi.
“Ini bukan sekadar mengikuti tren digital, tapi bagian dari upaya membangun tata kelola program yang transparan dan akuntabel,” ujar U Kusmana, Rabu, 1 April 2026.
Melalui aplikasi ini, data program MBG akan terintegrasi dalam satu sistem, mencakup data penerima manfaat, titik lokasi dapur layanan, serta jadwal menu harian dan mingguan. Data tersebut dapat dipantau secara terbuka oleh publik maupun para pemangku kepentingan.
Di Kuningan, sebanyak 148 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) direncanakan terhubung dalam sistem tersebut. Dengan demikian, pengawasan program tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan berbasis data digital yang akurat dan terbarukan.
Digitalisasi pengawasan ini juga diharapkan mendorong peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kuningan, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam mendukung program nasional penanganan stunting.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Kuningan menegaskan arah penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, modern, dan berbasis data.
