Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana membantu pembiayaan perusahaan rintisan (startup) di 122 kabupaten di Indonesia. Program ini disebut akan mencakup sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Nias, Bima, Bandung, Bali, hingga Alor.
Rencana pembiayaan tersebut akan menggunakan dana Universal Service Obligation (USO) sebesar Rp2 triliun. Dana ini sebelumnya dialokasikan untuk penyediaan sarana infrastruktur telekomunikasi di wilayah pinggiran Indonesia, namun kini disebut dialihkan untuk pengembangan startup.
Kebijakan ini sejalan dengan rencana Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai “Energi Digital Asia”. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, yakni upaya mencetak 1.000 perusahaan rintisan digital pada 2020.
Upaya pengembangan startup di Indonesia disebut mulai menunjukkan hasil. Salah satu contohnya adalah Ahlijasa, startup layanan laundry on-demand, yang mewakili Indonesia sekaligus Asia Tenggara dalam kejuaraan Piala Dunia Startup di Silicon Valley dan berkesempatan memenangkan hadiah utama sebesar US$1 juta.
Meski demikian, membangun startup di Indonesia dinilai masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kesulitan mendapatkan tenaga ahli. Jumlah pekerja terampil diperkirakan hanya 10% dari total tenaga kerja, sehingga Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan tingkat pencetakan tenaga ahli yang rendah di kawasan Asia Tenggara.
Menurut World Economic Forum, sejumlah startup di Indonesia dipaksa bekerja mandiri agar bisa berkembang. Kondisi ini disebut menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan swasta teknologi sulit memperoleh keuntungan hingga US$1 miliar.
Pemerintah berjanji mengatasi kekurangan tenaga ahli dengan memasukkan keterampilan teknologi ke dalam kurikulum pendidikan dan memfasilitasi transfer pengetahuan dari investor asing. Dalam konteks itu, rencana bantuan pembiayaan startup disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital di Indonesia.
