Kesenjangan digital di Kota Bandung dinilai berpotensi menghambat penguatan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta generasi muda yang ingin masuk ke sektor kerja berbasis teknologi. Di tengah citra Bandung sebagai kota kreatif dan pusat inovasi, akses terhadap pelatihan digital yang praktis dan relevan masih menjadi kendala bagi sebagian warga.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) disebut menunjukkan adanya stagnansi tingkat literasi digital masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya serapan tenaga kerja di sektor-sektor digital yang sedang berkembang pesat. Situasi ini memunculkan kebutuhan akan kerja sama yang lebih strategis antara praktisi industri, akademisi, dan Pemerintah Kota Bandung agar manfaat transformasi digital tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
Gambaran kesenjangan itu terlihat dari pengalaman Ibu Siti, pemilik warung kelontong di Antapani. Ia ingin memperluas jangkauan pelanggan dengan memanfaatkan aplikasi dan marketplace, setelah melihat kebiasaan warga sekitar yang semakin sering bertransaksi melalui ponsel pintar. Namun, keterbatasan pengetahuan membuatnya hanya menggunakan ponsel untuk menelepon dan sesekali melihat status WhatsApp.
Ibu Siti mengaku tidak memahami cara membuat akun di platform marketplace, mengelola pesanan daring, merespons ulasan pelanggan, maupun memanfaatkan fitur promosi digital. Pelatihan yang tersedia dinilai kerap tidak sesuai kebutuhan: materi dianggap terlalu rumit karena dipenuhi istilah teknis atau biayanya terlalu mahal bagi pelaku usaha kecil.
Masalah serupa juga dirasakan sebagian pemuda, termasuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bandung. Meski memiliki semangat untuk bekerja, kemampuan digital praktis seperti penguasaan e-commerce, pemasaran digital dasar, hingga penggunaan aplikasi produktivitas disebut masih belum memenuhi standar kebutuhan industri. Akibatnya, peluang untuk masuk ke pekerjaan di sektor digital menjadi lebih sulit dijangkau.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa Bandung yang kerap diposisikan sebagai pusat inovasi dan rumah bagi banyak startup teknologi masih menyisakan kelompok masyarakat yang tertinggal dalam transformasi digital. Ketimpangan akses dan manfaat digitalisasi dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan kota yang inklusif.
Direktur Eksekutif Asosiasi Startup Digital Bandung (ASDIBA), Dr. Budi Santoso, menyatakan kekhawatirannya terhadap perkembangan ekosistem startup yang tidak merata. Menurutnya, pertumbuhan startup yang pesat perlu diiringi dengan kebermanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. “Ekosistem startup kita tumbuh pesat, tapi jika tidak inklusif, ia berisiko menjadi menara gading. Kita menciptakan inovasi canggih, namun jika masyarakat di sekelilingnya tidak bisa merasakan manfaatnya, maka tujuan pembangunan digital kita patut dipertanyakan,” ujarnya.
Selain data BPS, riset internal Bernas juga disebut menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat Kota Bandung, terutama di sektor UMKM, masih stagnan dan berada di bawah rata-rata nasional. Temuan ini dipandang sebagai sinyal peringatan bagi kota yang menempatkan diri sebagai garda depan inovasi.
Riset tersebut juga menyoroti serapan tenaga kerja di sektor teknologi digital yang masih terpusat pada kelompok berpendidikan tinggi, terutama lulusan universitas dengan gelar sarjana atau pascasarjana. Sementara itu, lulusan vokasi atau individu yang belajar secara autodidak dinilai lebih sering terpinggirkan, meskipun memiliki potensi untuk mengisi posisi teknis dan operasional yang dibutuhkan.
Dengan kondisi itu, sejumlah pihak menilai diperlukan intervensi yang lebih terarah dan tepat sasaran agar digitalisasi dapat mendorong manfaat ekonomi dan sosial yang lebih merata. Kolaborasi antara industri, akademisi, dan pemerintah kota dipandang menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan sekaligus memperkuat daya saing Bandung di sektor digital.
