Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mendorong transformasi digital dengan target memproses layanan dan dokumen secara daring hingga 100%. Rencana ini disusun berdasarkan arahan utama Partai dan Pemerintah, dengan fokus pada penguatan kelembagaan, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kualitas layanan publik online.
Salah satu sasaran utama adalah memindahkan seluruh dokumen ke lingkungan digital. Dalam transformasi digital di internal instansi administrasi, Kementerian menargetkan 100% pejabat, pegawai negeri sipil, dan karyawannya dilengkapi peralatan kerja yang diperlukan serta tanda tangan digital pribadi untuk penggunaan resmi. Seluruh berkas kerja Kementerian juga ditargetkan diproses secara elektronik, dengan target 80% dokumen dan berkas diproses melalui seluruh tahapan proses.
Bagi warga dan pelaku usaha, Kementerian menargetkan 100% prosedur administrasi yang memenuhi syarat dapat disediakan sebagai layanan publik daring lengkap. Untuk meningkatkan kemudahan, setidaknya 80% informasi dan dokumen dalam prosedur terkait kegiatan produksi dan bisnis ditargetkan cukup diserahkan kepada instansi negara satu kali. Melalui langkah ini, Kementerian berharap tingkat kepuasan warga dan pelaku usaha terhadap layanan publik daring dapat meningkat hingga minimal 95%.
Rencana 2026 juga menempatkan pengembangan sumber daya manusia dan pembenahan institusi sebagai prioritas. Seluruh pejabat, pegawai negeri sipil, dan pegawai publik ditargetkan menerima pelatihan serta pengembangan keterampilan digital. Di antara mereka, 50% pejabat yang berspesialisasi dalam teknologi informasi dan transformasi digital akan mendapatkan pelatihan mendalam terkait manajemen data.
Dari sisi kelembagaan, Kementerian akan meninjau dan menyesuaikan mekanisme serta kebijakan, sekaligus menerbitkan dokumen implementasi yang komprehensif untuk memastikan konsistensi dalam sistem hukum. Selain itu, Kementerian juga menargetkan promosi ekosistem produk dan layanan digital serta dukungan bagi pengembangan bisnis teknologi digital di sektor industri dan komersial.
Rencana 2026 disusun dengan merujuk pada hasil yang dinilai positif pada 2025. Namun, Kementerian mengakui masih terdapat keterbatasan yang perlu diatasi, termasuk basis data yang sudah usang dan kurang sinkron, konektivitas serta berbagi data yang belum efektif, prosedur administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta keterbatasan keahlian tenaga kerja transformasi digital di sejumlah unit.
Penerbitan Keputusan No. 447/QD-BCT disebut mencerminkan tekad Kementerian untuk menuntaskan berbagai kekurangan tersebut, dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih digital, transparan, dan efisien di instansi administrasi negara pada 2026.
