Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional dalam mendukung kebijakan hilirisasi. Kolaborasi ini diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan industri dan masyarakat dengan hasil riset serta inovasi yang dihasilkan lembaga pendidikan dan riset.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Keputusan Menko PMK tentang Pembentukan Satuan Tugas Koordinasi Tata Kelola Kebijakan Riset, Inovasi, dan Kemitraan Industri yang digelar di kantor Kemenko PMK, Rabu (12/11/2025).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan, Ojat Darojat, menekankan pentingnya strategi yang diawali dengan pembentukan struktur organisasi satuan tugas (satgas) yang kuat dan terstruktur. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan struktur organisasi yang ada sudah memadai, terutama untuk mendukung tindak lanjut kolaborasi, koordinasi, serta berbagi data antar pihak terkait.
“Pembentukan satuan tugas dilakukan dalam rangka mempercepat hilirisasi dalam rangka mendukung penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional yang berdaya saing melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia industri, dunia kampus atau akademisi. Lebih dari itu, pentahelix masyarakat dan media juga sangat penting dalam memberikan edukasi kepada seluruh stakeholder terkait,” kata Ojat.
Ojat juga menyampaikan salah satu aksi konkret yang akan didorong satgas, yakni pembangunan platform digital sebagai wadah informasi dan koordinasi. “Kita akan berupaya membangun platform digital. Melalui satu data ini, orkestrasi aksi yang dilakukan dalam rangka hilirisasi dan komersialisasi hasil riset akan menjadi lebih lancar dan terkomunikasi dengan baik sehingga berbagai hambatan dapat teratasi,” ujarnya.
Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri, Katiman, menjelaskan pengumpulan dan integrasi hasil riset menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem hilirisasi inovasi nasional. Ia menyebutkan koordinasi telah dilakukan dengan berbagai pihak, dan muncul kesepakatan bahwa data hasil riset dan inovasi perlu disatukan dalam satu sistem terpadu.
“Perlu dikumpulkan dan diintegrasikan berbagai hasil riset dan inovasi. Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik kementerian/lembaga, perguruan tinggi umum, politeknik, lembaga riset independen maupun lembaga donor, dan semua bersepakat bahwa inovasi perlu disatukan seperti data riset, data periset, data inovasi, data kebutuhan industri, serta data kebutuhan masyarakat. Semuanya disatukan dalam satu gudang data yang dikelola dalam satu platform yang bisa diakses semua pihak dan lebih inovatif,” ujar Katiman.
Katiman menambahkan, rencana kerja satgas akan bertumpu pada empat pilar utama, yaitu Satu Data Aksi, Satu Jejaring Aksi, Satu Transformasi Regulasi, dan Satu Orkestrasi Aksi. Pilar Satu Data Aksi berfokus pada pembangunan platform digital yang mengintegrasikan data riset, data periset, data inovasi, kebutuhan industri, dan kebutuhan masyarakat sebagai wadah pertukaran informasi lintas sektor guna memperlancar hilirisasi. Satu Jejaring Aksi ditujukan sebagai fasilitator dan katalisator kolaborasi, sementara Satu Transformasi Regulasi diarahkan untuk mengidentifikasi aturan yang menghambat riset serta kebutuhan regulasi lain. Adapun Satu Orkestrasi Aksi dirancang sebagai wadah kemitraan strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi riset serta inovasi nasional.
Dalam pembahasan tersebut juga disoroti tantangan hilirisasi riset di Indonesia, terutama terkait koordinasi antara peneliti di perguruan tinggi dan pelaku industri. Sejumlah hasil riset dinilai masih berhenti pada tahap publikasi karena belum tersedianya jembatan yang efektif antara dunia riset dan industri. Satgas diharapkan dapat berperan sebagai penghubung, sekaligus mendorong transformasi regulasi agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan industri dan masyarakat.
Perwakilan kementerian/lembaga serta dunia usaha menyambut baik inisiatif pembentukan satgas dan mendorong agar regulasi payungnya segera ditetapkan sehingga satgas dapat langsung bekerja. Dirjen Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, menyatakan dukungan dan kesiapan untuk segera bekerja. Dukungan serupa juga disampaikan perwakilan dari Kemendikdasmen, BRIN, Bappenas, Kementerian Hukum, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perindustrian, BPS, LPDP, LKPP, dan KADIN Indonesia.
Melalui pembentukan satgas ini, Kemenko PMK berharap kolaborasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif dan terarah dalam mendukung hilirisasi serta komersialisasi hasil riset nasional. Pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media diharapkan memperkuat ekosistem inovasi yang berdaya saing serta memastikan riset dan inovasi dapat diimplementasikan secara nyata dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.
