Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong transformasi tata kelola riset agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah, melainkan memberi dampak nyata bagi ekonomi dan pembangunan. Penguatan ekosistem riset dinilai penting untuk memastikan inovasi terhubung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, mengatakan penguatan ekosistem riset dilakukan melalui empat pilar, yaitu pembinaan talenta, peningkatan kualitas riset, hilirisasi inovasi, serta kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan teknologi global. Ia menilai kecenderungan riset yang berhenti pada publikasi masih kuat, padahal keterhubungan dengan pasar menjadi kunci agar inovasi dapat dimanfaatkan.
Saat ini, Kemdiktisaintek menerapkan strategi riset berbasis pemecahan masalah dengan fokus spesialisasi. Melalui program Riset Prioritas dan Riset Strategis, serta kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kemdiktisaintek mencatat telah terbangun 2.700 mitra industri dan lebih dari 3.000 program kolaborasi. Salah satu capaian yang disebutkan adalah royalti produk riset yang mencapai Rp11 miliar per tahun.
Fauzan juga menyampaikan rencana pengembangan dashboard riset nasional yang akan dibuka untuk publik. Menurutnya, platform tersebut diharapkan memudahkan industri untuk mengetahui pakar di bidang tertentu. Pernyataan itu disampaikan dalam Human Development Synergy Forum Kemitraan Multi-Pihak untuk Memperkuat Kebijakan Ekosistem Pendidikan dan Riset Nasional di Jakarta, Kamis (18/12).
Dalam forum yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia dan Yayasan Bicara Data Indonesia itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menyoroti sejumlah tantangan struktural pengembangan SDM dan riset di Indonesia. Ia menyebut persoalan utama meliputi rendahnya daya saing talenta, rasio peneliti yang tertinggal, lemahnya kinerja riset sains dan teknologi, serta belanja riset dan pengembangan (R&D) yang masih rendah dibanding negara lain.
Pungkas menekankan perlunya pergeseran paradigma dari brain drain tradisional menjadi brain circulation, yakni memanfaatkan mobilitas dan jejaring global talenta untuk mempercepat peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan produktivitas nasional. Menurutnya, penguatan ekosistem riset dan pendidikan tinggi tidak cukup hanya bertumpu pada upaya menahan talenta agar tetap berada di dalam negeri.
Ia menilai pendekatan lama yang menekankan kepulangan fisik talenta tidak selalu efektif ketika ekosistem belum mendukung. Dalam konteks konektivitas global, ia mendorong pemanfaatan akses intelektual melalui jejaring, kerja sama riset, dan diplomasi riset, termasuk melalui skema seperti dual affiliations dan visiting scholar.
Namun, Pungkas juga mengingatkan bahwa langkah tersebut perlu berjalan seiring dengan penguatan ekosistem riset nasional. Ia menyebut ekosistem saat ini belum sepenuhnya mendukung produktivitas peneliti, baik dari sisi pendanaan, fleksibilitas regulasi, maupun kesinambungan karier. Untuk menjawab tantangan itu, Bappenas menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2045, antara lain peningkatan Indeks Inovasi Global lima peringkat dan penggandaan pengeluaran IPTEK.
Menurut Pungkas, pengeluaran IPTEK tidak hanya bersumber dari APBN, melainkan keseluruhan belanja IPTEK di Indonesia. Ia menekankan peran industri penting mengingat porsi APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 15 persen.
Sementara itu, Director of Talent Management BRIN, Ajeng Arum Sari, menyebut tantangan penguatan riset nasional juga terlihat dari rendahnya rasio SDM iptek. Ia mengatakan Indonesia saat ini memiliki sekitar 1.000 peneliti per satu juta penduduk. Target 2045 ditetapkan pada kisaran 4.000–5.000 peneliti per satu juta penduduk, dengan sekitar 30 persen berkualifikasi doktor (S3).
Ajeng menyampaikan BRIN mendapat mandat mengelola Manajemen Talenta Nasional di bidang riset dan inovasi, mulai dari penyediaan infrastruktur, pendanaan riset, mobilitas periset, hingga pembinaan karier. BRIN saat ini mengelola 12 organisasi riset dengan sekitar 7.000 kegiatan riset yang diarahkan agar terintegrasi dan dapat dikolaborasikan lintas sektor, mencakup pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.
BRIN juga menyiapkan berbagai instrumen pengembangan riset, antara lain pendanaan riset bersama LPDP dan mitra internasional, program magang riset, degree by research, post-doktoral, hingga visiting researcher yang melibatkan diaspora dan pakar global. Selain itu, BRIN membuka akses infrastruktur riset secara luas, termasuk bagi mahasiswa dan industri, serta mengembangkan pusat kolaborasi riset berbasis kampus.
Ketiga lembaga menegaskan pentingnya sinergi multipihak—pemerintah, perguruan tinggi, industri, diaspora, dan mitra internasional—untuk membangun ekosistem riset yang kompetitif. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) disebut akan mengoordinasikan orkestrasi kebijakan tata kelola riset nasional agar lebih terintegrasi dan berdampak, termasuk dalam penyelarasan perencanaan, pendanaan, dan pemanfaatan riset bagi pembangunan manusia, ekonomi, dan inovasi nasional.
