Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama lintas sektor mendorong efisiensi rantai pasok pangan melalui pemanfaatan aplikasi Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama). Aplikasi ini menjadi instrumen pemantauan sekaligus perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis kecerdasan buatan.
Mandau merupakan sistem informasi yang terintegrasi dengan berbagai platform untuk mengelola data pangan, distribusi, hingga stok gudang. Melalui sistem tersebut, pemangku kepentingan dapat memantau ketersediaan pangan, perkembangan harga, serta memastikan efisiensi rantai pasokan bahan pangan penting.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Jajang Hermawan mengatakan pemanfaatan aplikasi tersebut turut mendukung terjaganya pengendalian inflasi. Menurutnya, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota juga menjadi faktor penting dalam upaya tersebut.
Ia menjelaskan, pemantauan melalui Mandau dilakukan secara rutin, baik harian maupun berdasarkan rata-rata mingguan. Dari pemantauan itu dapat diketahui komoditas yang mengalami fluktuasi, stabil, maupun yang memicu inflasi.
Selain itu, dukungan teknologi kecerdasan buatan dalam aplikasi tersebut dapat membantu analisis andil inflasi per komoditas, kelompok komoditas, hingga prakiraan kondisi ke depan. “Dalam mendukung penguatan kebijakan berbasis data, pemanfaatan aplikasi Mandau Kaltim juga dioptimalkan sebagai instrumen pemantauan dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis kecerdasan buatan secara lebih responsif dan terintegrasi lintas instansi,” kata Jajang.
Jajang menambahkan, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Bank Indonesia Kaltim bersama TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kaltim menggelar High Level Meeting (HLM) bertema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselarasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.
Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan sejumlah strategi penguatan TPID dan TP2DD. Penguatan TPID, antara lain, difokuskan pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi, terutama pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Upaya pengendalian inflasi, lanjutnya, diperkuat melalui implementasi strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sementara itu, strategi penguatan TP2DD diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah yang ditempuh meliputi perluasan ekosistem pembayaran digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas digitalisasi layanan pemerintah daerah.
Menurut Jajang, perkembangan digitalisasi di Kaltim menunjukkan tren positif yang terlihat dari peningkatan transaksi non-tunai serta semakin luasnya implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Ia berharap kondisi tersebut dapat mendorong transparansi, efisiensi, dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
