TANJUNG SELOR – Sejumlah desa di Kecamatan Peso dan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan, masih mengeluhkan kualitas jaringan internet dan telekomunikasi yang belum merata. Keluhan terutama mengarah pada layanan Telkomsel, sementara beberapa wilayah masih mengalami blank spot yang dinilai menghambat aktivitas masyarakat di berbagai sektor.
Saat ini, sebagian warga di dua kecamatan tersebut mengandalkan layanan internet berbasis satelit Starlink sebagai solusi alternatif yang sebelumnya diluncurkan pemerintah daerah. Program itu disebut berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, secara umum layanan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan jaringan yang dihadapi masyarakat.
Salah satu kendala yang dikeluhkan adalah ketergantungan layanan pada pasokan listrik. Ketika listrik PLN padam, jaringan internet ikut terputus. Warga juga menyoroti kondisi ketika listrik kembali menyala, namun jaringan internet maupun telepon seluler tidak langsung pulih dan kerap kembali hilang.
Situasi tersebut menjadi perhatian anggota DPRD Bulungan dari Daerah Pemilihan III, Mendan Anye. Politisi PDI Perjuangan itu menilai persoalan jaringan di wilayah pedalaman perlu menjadi prioritas pemerintah daerah, mengingat akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar di era digital.
“Semoga pemerintah bisa mencarikan solusi atas persoalan tersebut. Karena bagaimanapun juga warga di Peso dan Peso Hilir menginginkan pemerataan jaringan yang memadai, mengingat perkembangan zaman dan tuntutan kemajuan teknologi,” ujarnya.
Mendan mengapresiasi langkah pemerintah daerah menghadirkan Starlink sebagai solusi sementara karena membantu membuka akses komunikasi di wilayah blank spot. Meski begitu, ia menilai ketergantungan pada listrik menjadi kendala tersendiri, terutama di daerah yang masih sering mengalami pemadaman.
“Kondisi ini sudah terjadi berbulan-bulan. Saat listrik padam, jaringan ikut hilang. Ketika listrik menyala kembali pun, jaringan tidak serta-merta normal. Ini tentu mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengkaji formula baru yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk berkoordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi agar pembangunan infrastruktur jaringan dapat lebih merata hingga ke pelosok desa.
Menurutnya, pemerataan jaringan internet dan telekomunikasi akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, kemudahan akses informasi, percepatan layanan administrasi pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
“Harus ada solusi yang disepakati bersama, baik antara pemerintah daerah, penyedia layanan, maupun pihak terkait lainnya. Jangan sampai masyarakat di wilayah pedalaman terus tertinggal hanya karena persoalan jaringan,” pungkasnya.
