Samarinda—Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan program internet desa yang dipasang di berbagai wilayah tidak memungut biaya apa pun dari pemerintah desa. Seluruh layanan dibiayai melalui anggaran Pemprov Kaltim dan dikontrak langsung dengan penyedia layanan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, M Faisal, mengatakan desa tidak memiliki kewajiban membayar biaya bulanan atas program internet desa gratis tersebut. Ia menyebut pada Januari dan Februari terdapat laporan dari beberapa kepala desa terkait adanya pihak yang mengaku dari penyedia layanan dan menagih pembayaran bulanan.

“Dari Januari dan Februari ada beberapa kepala desa yang melapor adanya oknum yang mengaku dari provider menagih biaya bulanan. Kami tegaskan, tidak ada tagihan untuk desa. Semua biaya ditanggung Pemprov Kaltim,” kata Faisal, Rabu (5/2/2026).

Diskominfo meminta para kepala desa tidak menanggapi penagihan dari pihak yang mengatasnamakan penyedia layanan. Jika praktik serupa kembali terjadi, pemerintah desa diminta segera melaporkannya ke Diskominfo.

“Pemprov Kaltim yang berkontrak langsung dengan provider. Desa tidak dibebani biaya apa pun. Jika ada penagihan, mohon segera laporkan kepada kami,” ujarnya.

Faisal menjelaskan, hingga akhir 2025 layanan internet gratis telah terpasang di 802 desa di Kalimantan Timur. Pada 2026, Diskominfo menargetkan pemasangan tambahan di 39 desa sehingga totalnya menjadi 841 desa.

Adapun sebaran pemasangan meliputi Kutai Barat sebanyak 167 desa, Paser 130 desa, dan Mahakam Ulu 50 desa, serta hampir seluruh desa di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Sementara di Penajam Paser Utara, seluruh desa disebut telah terhubung jaringan internet.

Dalam pelaksanaannya, Diskominfo menggunakan beberapa metode koneksi sesuai kondisi wilayah. Sebanyak 439 desa menggunakan jaringan fiber optik, 131 desa memanfaatkan jaringan seluler, dan 232 desa menggunakan satelit.

“Fiber optik memang yang paling kencang, tetapi untuk daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan darat, kami gunakan satelit agar seluruh desa tetap bisa menikmati akses internet,” kata Faisal.

Ia juga mengakui masih ada sejumlah desa, terutama di wilayah pedalaman, yang menghadapi kendala karena belum tersedianya aliran listrik. “Beberapa desa persoalannya bukan di internetnya, tapi listriknya belum tersedia. Ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama,” pungkasnya.