Pengadaan laptop Chromebook untuk kebutuhan pendidikan pada periode 2020-2022 menjadi sorotan dalam perkara korupsi yang menyeret eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Roy Riady memaparkan sejumlah persoalan terkait penggunaan Chromebook untuk kebutuhan pendidikan.
Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1), Roy menyatakan bahwa perangkat tersebut memiliki keterbatasan dari sisi koneksi dan kompatibilitas untuk aplikasi-aplikasi Kemendikbud RI. “Chromebook memiliki keterbatasan koneksi dan kompatibilitas untuk aplikasi-aplikasi Kemendikbud RI,” kata Roy.
JPU juga menyebutkan bahwa keterbatasan tersebut telah disampaikan kepada Nadiem sebelum keputusan pengadaan Chromebook diambil. Namun, menurut JPU, pengadaan tetap dilanjutkan.
Secara umum, Chromebook memiliki karakteristik berbeda dibanding laptop dengan sistem operasi Windows atau MacOS. Merujuk berbagai sumber, Chromebook cenderung membutuhkan koneksi internet untuk menjalankan aplikasi yang berbasis web dalam ekosistem Google. Ketergantungan ini berkaitan dengan cara kerja Chromebook yang banyak mengandalkan layanan dan aplikasi berbasis jaringan.
Berbeda dengan itu, laptop Windows dan MacOS lazim menggunakan aplikasi yang dipasang melalui instalasi di perangkat. Dengan pola tersebut, keduanya dinilai tidak terlalu bergantung pada internet untuk menjalankan perangkat lunak yang umum digunakan.
Di sisi lain, Chromebook disebut tidak memerlukan spesifikasi tinggi untuk menjalankan operasinya karena banyak proses berlangsung di jaringan. Spesifikasi yang lebih rendah membuat Chromebook kerap dipandang sebagai opsi yang lebih ekonomis dibandingkan sistem laptop lain.
Riset International Data Corporation pada 2019 turut menggambarkan aspek biaya tersebut. Dalam jangka waktu tiga tahun, biaya operasional Chromebook disebut 57% lebih murah dibanding perangkat lain, sementara harga perangkatnya tercatat 53% lebih murah dari perangkat lain.
