Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Amarulla Octavian menegaskan pentingnya penguatan kebijakan mitigasi risiko bencana berbasis riset dan inovasi sebagai bagian dari pembangunan daerah berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan saat membuka webinar bertema Strategi Mitigasi Risiko Bencana melalui Penguatan Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah: Praktek Baik Penanganan Bencana di Provinsi Sumatera Barat yang digelar daring, Kamis (26/2).
Amarulla menilai tema tersebut relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, terutama di wilayah Sumatera yang kerap menghadapi banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta potensi gempa bumi dan tsunami. Menurut dia, kebijakan mitigasi yang bertumpu pada riset dan inovasi menjadi kebutuhan strategis agar pembangunan daerah tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan.
Ia menekankan riset dan inovasi perlu menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanggulangan bencana di Sumatera, BRIN membentuk Task Force Supporting Penanggulangan Bencana sebagai wujud pendekatan ilmiah lembaga dalam mendukung penanganan bencana.
Dukungan BRIN, kata Amarulla, diwujudkan melalui penyediaan data ilmiah dan teknologi untuk membantu pengambilan keputusan pemerintah daerah. Bentuk dukungan itu antara lain penyediaan citra satelit untuk pemetaan wilayah terdampak, analisis ilmiah pada fase tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga pengembangan teknologi seperti pemanfaatan drone, pemetaan risiko bencana, serta teknologi pengolahan air bersih dan air siap minum.
BRIN juga melakukan survei dan pemetaan wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menghasilkan data spasial yang akurat sebagai dasar kebijakan penanganan bencana, baik pada fase darurat maupun pemulihan. Data tersebut sekaligus digunakan sebagai pijakan perencanaan mitigasi bencana yang lebih komprehensif.
Selain itu, BRIN melaksanakan kajian forensik kayu untuk menelusuri asal-usul material kayu yang terbawa banjir dan longsor. Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga bersama Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan tujuan menyediakan bukti ilmiah bagi penanganan pascabencana sekaligus mendukung kebijakan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.
Di bidang kesehatan dan sosial, BRIN turut melakukan pemeriksaan lingkungan dan kesehatan masyarakat pascabencana, termasuk perlindungan anak serta pemenuhan gizi balita. Pendekatan terpadu berbasis komunitas diterapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan kesehatan masyarakat, mencegah timbulnya wabah penyakit, serta memastikan pemenuhan gizi dan kesehatan mental anak-anak terdampak bencana.
Amarulla juga menyinggung peran BNPB dalam konteks kebijakan nasional. Menurut dia, BNPB memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan nasional mitigasi risiko bencana, termasuk penguatan sistem peringatan dini, penyusunan kajian risiko bencana, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Di tingkat daerah, mitigasi risiko bencana dapat diperkuat melalui integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMD, RKPD, dan rencana kontingensi daerah. Dengan langkah tersebut, mitigasi tidak lagi bersifat responsif semata, melainkan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan.
Dalam paparannya, Amarulla menilai Sumatera Barat sebagai salah satu contoh praktik baik implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana di daerah. Provinsi ini menghadapi potensi bencana yang kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor. Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama BPBD dan pemangku kepentingan dinilai menunjukkan komitmen dalam memperkuat mitigasi berbasis kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.
Praktik yang disebut antara lain penyusunan kajian risiko bencana sebagai dasar perencanaan pembangunan, penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat, serta integrasi aspek kebencanaan dalam tata ruang dan kebijakan pembangunan daerah. Penguatan peran komunitas dan lembaga pendidikan untuk membangun budaya sadar bencana juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Menurut Amarulla, pengalaman Sumatera Barat dapat menjadi model bagi provinsi maupun kabupaten/kota lain dengan karakteristik kerawanan serupa. Ia menilai kebijakan mitigasi yang didukung data ilmiah, perencanaan matang, serta koordinasi antarlembaga dapat meningkatkan ketangguhan daerah sekaligus membantu ketepatan alokasi anggaran pada tahap pembangunan infrastruktur pascabencana.
Ke depan, BRIN akan memfokuskan kebijakan penanggulangan bencana pada penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis riset, pengembangan peta risiko bencana yang dinamis, peningkatan edukasi dan diseminasi ilmu kebencanaan, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BRIN juga mendorong penguatan peran BRIDA dan Bapperida sebagai penggerak riset dan inovasi di daerah.
“Melalui forum ini, kami berharap terbangun pemahaman bersama bahwa mitigasi risiko bencana tidak cukup hanya berbasis pengalaman, tetapi harus diperkuat dengan bukti ilmiah, data yang valid, serta inovasi teknologi yang aplikatif,” kata Amarulla menutup pernyataannya saat meresmikan pembukaan webinar.
