BERITA TERKINI
ADB Beri Pinjaman US$150 Juta kepada Link Net untuk Perkuat Infrastruktur Broadband Indonesia

ADB Beri Pinjaman US$150 Juta kepada Link Net untuk Perkuat Infrastruktur Broadband Indonesia

Asian Development Bank (ADB) mengumumkan pemberian pinjaman sebesar US$150 juta kepada PT Link Net Tbk (Linknet) untuk meningkatkan infrastruktur digital di Indonesia dan memperbaiki kualitas layanan broadband. Nilai pinjaman tersebut setara Rp2,53 miliar dengan asumsi kurs Rp16.892 per dolar AS.

Pembiayaan ini juga ditujukan untuk memperkuat stabilitas Linknet serta memfasilitasi investasi lanjutan di pasar broadband fiber optik, sejalan dengan pergeseran strategi perusahaan menuju model bisnis-ke-bisnis.

Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, mengatakan kesepakatan ini menegaskan posisi ADB sebagai mitra dalam agenda pengembangan digital Indonesia. Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan tertulis pada Selasa (10/3/2026).

ADB menyatakan pinjaman tersebut akan mendukung investasi Linknet untuk memperluas jaringan fiber-to-the-home (FTTH) nasional, yakni layanan internet berkecepatan tinggi yang disalurkan langsung ke rumah melalui kabel fiber optik. Selain itu, pembiayaan juga terkait pengembangan model grosir akses terbuka yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas broadband, produktivitas, dan partisipasi dalam ekonomi digital, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Dengan mendukung perluasan layanan infrastruktur digital Linknet, kami bertujuan untuk menyediakan akses yang inklusif dan adil serta membuka potensi ekonomi digital negara ini, yang diperkirakan mencapai $366 miliar pada tahun 2030,” ujar Bobur.

ADB juga menyebut kesepakatan tersebut akan mendukung komitmen iklim melalui penggunaan teknologi hemat energi dan peningkatan aset jaringan.

Menurut ADB, sejak 2015 industri broadband seluler Indonesia telah tumbuh. Namun, adopsi, akses, dan harga produk broadband tetap masih menghadapi tantangan, termasuk jaringan fiber optik yang dinilai tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah disebut tengah mengembangkan kebijakan sektoral guna menyederhanakan proses perizinan dan menstandarkan struktur biaya, dengan tujuan mendorong lanskap yang lebih kompetitif bagi pelaku broadband serat optik.