Uni Eropa mengumumkan paket kebijakan bertajuk European Technological Sovereignty Package sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi dari luar kawasan. Paket ini menitikberatkan penguatan kapasitas domestik di sektor semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, serta pengembangan proyek open-source.
Paket tersebut mencakup empat inisiatif utama. Pertama, Chips Act 2.0, yang merupakan penyempurnaan dari regulasi semikonduktor tahun 2023 yang disusun menyusul kerentanan rantai pasok global. Dalam versi terbaru ini, Uni Eropa memperkenalkan label “keunggulan” bagi wilayah-wilayah yang menjadi pusat produksi chip. Pendekatan yang digunakan menekankan ekosistem terintegrasi yang mencakup chip AI dan chip konvensional, dengan tujuan memperkuat hubungan antara produsen dan pelanggan utama seperti pusat data serta penyedia layanan awan.
Kedua, Cloud and AI Development Act, yang menargetkan peningkatan kapasitas pusat data di Eropa hingga tiga kali lipat dalam kurun lima hingga tujuh tahun ke depan. Kebijakan ini selaras dengan Strategi Apply AI Uni Eropa untuk mendorong adopsi dan inovasi AI lintas negara anggota. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur digital, aturan ini juga menetapkan kerangka hukum untuk melindungi data sensitif warga Eropa dan memastikan pengembangan AI serta layanan awan tetap sejalan dengan komitmen iklim.
Ketiga, Uni Eropa berencana memperluas dukungan terhadap proyek open-source di bidang AI dan keamanan siber. Rencana tersebut mencakup peningkatan pendanaan bagi startup open-source, penguatan pelatihan keterampilan digital, serta perluasan inisiatif seperti Open Internet Stack yang didanai melalui program Horizon. Langkah ini diarahkan untuk membangun ekosistem teknologi yang lebih terbuka dan transparan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi asing.
Keempat, Strategic Roadmap for Digitalisation and AI in the Energy Sector yang menekankan kolaborasi antara sektor energi dan sektor digital. Dalam peta jalan ini, AI yang dilatih menggunakan data Eropa dan dikembangkan oleh perusahaan lokal diproyeksikan menjadi elemen penting modernisasi jaringan listrik. Pemerintah juga mendorong percepatan pemasangan smart meter di seluruh wilayah, dengan keberlanjutan dan transparansi sebagai prinsip utama dalam proyek pusat data baru.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan pentingnya kemandirian teknologi bagi layanan publik dan infrastruktur kritis. “Kita tidak bisa membiarkan teknologi yang menjaga rumah sakit, jaringan listrik, dan layanan publik kita bergantung pada pihak asing,” ujarnya. Ia menyatakan paket ini ditujukan untuk melindungi warga, mempertahankan kepentingan Eropa, dan memastikan Eropa dapat mengambil keputusan secara mandiri di bidang teknologi.
Saat ini, paket kebijakan tersebut memasuki tahap pembahasan di Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Komisi Eropa juga akan berkonsultasi dengan negara-negara anggota, Bank Investasi Eropa, serta pemangku kepentingan lain untuk menentukan skema pembiayaan yang dinilai layak.
Sejumlah langkah serupa juga tercatat dalam beberapa waktu terakhir. Pada awal 2026, Prancis mengumumkan rencana mengganti Zoom dan Microsoft Teams dengan solusi domestik untuk diterapkan di pemerintahan sipil. Beberapa bulan setelahnya, negara itu merencanakan migrasi dari Windows ke Linux di seluruh workstation pemerintah. Parlemen Eropa juga mengumumkan rencana mengganti Google sebagai mesin pencari default di perangkat internal dengan Qwant, mesin pencari asal Prancis, meski pengguna tetap diberi kebebasan memilih alternatif lain.
Dengan rangkaian kebijakan ini, Uni Eropa menegaskan arah strateginya untuk membangun kedaulatan teknologi melalui penguatan industri chip, infrastruktur pusat data, ekosistem open-source, serta digitalisasi sektor energi.
