Presiden Amerika Serikat Donald Trump meresmikan perintah eksekutif terkait kecerdasan buatan (AI) yang meminta perusahaan AI memberikan akses awal terhadap model AI baru kepada pemerintah sebelum dirilis ke publik.
Melalui aturan tersebut, pemerintah AS akan melakukan penilaian terhadap model AI, terutama pada aspek kemampuan siber (cyber capability), untuk menentukan apakah model yang bersangkutan berpotensi menimbulkan risiko keamanan.
Namun, penyerahan model AI dalam skema ini bersifat sukarela dan tidak diwajibkan oleh pemerintah. Perusahaan yang bersedia mengikuti perintah eksekutif itu diminta memberikan akses hingga 30 hari sebelum model yang sama dirilis ke publik.
Tenggat waktu tersebut juga disebut memberi kesempatan bagi pemerintah untuk membantu perusahaan memilih mitra terpercaya yang dapat memperoleh akses awal terhadap model AI terkait.
Meski demikian, perintah eksekutif itu menegaskan pemerintah tidak diberi kewenangan untuk menerapkan lisensi wajib, persetujuan awal, atau izin khusus dalam pengembangan, publikasi, maupun distribusi model AI baru.
Dalam aturan baru tersebut, Trump juga meminta Departemen Pertahanan AS (Department of Defense/DOD) memprioritaskan perlindungan sistem informasinya dari ancaman siber yang kian kompleks.
Kebijakan ini hadir di tengah meningkatnya persaingan industri AI di AS. Sehari sebelum aturan diumumkan, pengembang chatbot Claude, Anthropic, mengonfirmasi telah mengajukan dokumen rahasia untuk melantai di bursa saham (IPO) kepada Securities and Exchange Commission (SEC).
Sementara itu, OpenAI juga disebut tengah mempersiapkan langkah serupa dalam waktu dekat. Di sisi lain, SpaceX—perusahaan milik Elon Musk yang menaungi laboratorium AI bernama SpaceXAI—disebut berpotensi menjadi perusahaan AI pertama yang melantai di bursa dengan valuasi lebih dari 1 triliun dollar AS.
Industri teknologi menjadi salah satu sektor yang paling diuntungkan oleh ledakan AI dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, berbagai perusahaan teknologi dan investor besar terus berupaya memengaruhi arah kebijakan pemerintah terkait pengembangan AI.
Laporan yang beredar menyebut Elon Musk, CEO Meta Mark Zuckerberg, serta investor teknologi David Sacks sempat menghubungi pemerintahan Trump bulan lalu untuk menyampaikan keberatan terhadap rancangan awal kebijakan AI yang sedang disiapkan Gedung Putih.
