Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan seluruh lembaga federal untuk segera menghentikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dari Anthropic, perusahaan AI asal AS yang dikenal sebagai pesaing OpenAI dan pengembang model Claude.
Perintah tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social. Dalam unggahan itu, Trump menyebut Anthropic sebagai “perusahaan AI sayap kiri” dan menilai perusahaan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan militer AS dalam situasi konflik.
Trump juga memerintahkan agar teknologi Anthropic ditarik dari seluruh operasi dan lembaga pemerintahan dalam jangka waktu enam bulan, termasuk penggunaan produk dan layanannya di Departemen Pertahanan AS (Pentagon). “Kami tidak membutuhkannya (Anthropic), kami tidak menginginkannya, dan tidak akan bekerja sama dengan mereka lagi,” tulis Trump.
Ia menambahkan, apabila perusahaan tidak mematuhi kebijakan itu, pemerintah akan menggunakan kewenangannya untuk menegakkannya, termasuk kemungkinan konsekuensi sipil dan pidana.
Perselisihan antara pemerintah AS dan Anthropic disebut berawal dari negosiasi dengan Departemen Pertahanan. Pentagon dilaporkan meminta akses penuh tanpa batas terhadap model AI Anthropic untuk berbagai kebutuhan militer.
Permintaan itu mencakup penggunaan AI yang dinilai Anthropic berisiko tinggi, seperti pengawasan massal domestik dan pengembangan senjata otonom penuh tanpa kendali manusia. Dalam perkembangan terkait, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan Anthropic akan ditetapkan sebagai “risiko rantai pasok” (supply-chain risk), status yang dapat membatasi kontrak perusahaan dengan Pentagon dan mitra pertahanan lainnya.
Dalam unggahan di X melalui akun @SecWar, Pete menyebut tidak boleh ada kontraktor, pemasok, atau mitra yang berbisnis dengan militer AS melakukan kegiatan komersial dengan Anthropic. Ia juga menyampaikan bahwa perusahaan itu akan tetap menyediakan layanannya kepada Pentagon untuk jangka waktu tidak lebih dari enam bulan selama masa transisi. “Para prajurit AS tidak akan pernah dijadikan sandera oleh kehendak ideologis perusahaan-perusahaan teknologi besar (Big Tech). Keputusan ini bersifat final,” tulisnya.
CEO Anthropic Dario Amodei kemudian menyampaikan pernyataan melalui blog resmi perusahaan. Ia menegaskan Anthropic selama ini telah bekerja sama dengan Pentagon dan komunitas intelijen AS, dengan model AI yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti analisis intelijen, pemodelan dan simulasi, perencanaan operasional, hingga operasi siber.
Anthropic juga mengklaim sebagai perusahaan AI “frontier” pertama yang menerapkan modelnya di jaringan pemerintah AS yang terklasifikasi serta di laboratorium nasional. Namun, Amodei menegaskan ada dua batasan yang menurut perusahaan tidak dapat dilanggar, yakni penggunaan AI untuk pengawasan massal domestik dan pengembangan senjata otonom penuh tanpa keterlibatan manusia.
Menurut Amodei, pengawasan massal berbasis AI berpotensi mengancam kebebasan sipil karena teknologi tersebut dapat menggabungkan berbagai data publik menjadi profil komprehensif seseorang secara otomatis dan dalam skala besar. Ia juga menilai sistem AI saat ini belum cukup andal dan aman untuk mengambil keputusan sepenuhnya tanpa kendali manusia dalam konteks penggunaan senjata.
“Kami tidak dapat menyetujui permintaan tersebut, karena hati nurani dan alasan kemanusiaan,” tegas Amodei, merujuk pada desakan Departemen Pertahanan agar Anthropic menghapus sejumlah pengamanan (safeguards) dalam model AI mereka. Anthropic menyatakan tetap siap mendukung keamanan nasional AS, tetapi ingin mempertahankan dua batasan tersebut sebagai komitmen terhadap nilai demokrasi dan keselamatan teknologi.
Menurut laporan Reuters, Anthropic berencana menggugat keputusan Pentagon yang menetapkan perusahaan tersebut sebagai risiko rantai pasok.
Di tengah polemik itu, OpenAI disebut telah mencapai kesepakatan untuk menerapkan model AI mereka di jaringan terklasifikasi Departemen Pertahanan AS. CEO OpenAI Sam Altman menyatakan, dalam negosiasi, Departemen Pertahanan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan AI dan menghormati prinsip OpenAI, termasuk larangan pengawasan massal domestik serta pentingnya tanggung jawab manusia dalam penggunaan kekuatan, termasuk pada sistem senjata otonom.
“Kami telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Pertahanan AS untuk menerapkan model kami di jaringan terklasifikasi mereka,” tulis Altman lewat akun X @sama. OpenAI juga berencana membangun pengamanan teknis tambahan agar modelnya digunakan sesuai prinsip yang disepakati serta menempatkan teknisi secara langsung di Departemen Pertahanan AS untuk membantu implementasi dan pengawasan sistem.
Belum ada detail mengapa OpenAI dapat menerima tawaran Pentagon meski memiliki batas larangan yang kurang lebih serupa dengan Anthropic. Namun, pejabat senior pemerintah AS Jeremy Lewin menyebut kontrak OpenAI bisa didapat karena mereka memiliki prinsip “penggunaan AI yang sah secara hukum” (all lawful use), sebagaimana disyaratkan Pentagon.
Perbedaan pendekatan antara OpenAI dan Anthropic menyoroti meningkatnya ketegangan antara kerangka etika perusahaan AI dan tuntutan keamanan nasional pemerintah federal AS.
