Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan membatalkan penandatanganan perintah eksekutif (executive order) terkait kecerdasan buatan (AI) hanya beberapa jam sebelum agenda penandatanganan digelar.
Menurut laporan The Washington Post, keputusan itu diambil setelah sejumlah tokoh industri teknologi menyampaikan kekhawatiran secara langsung kepada Trump mengenai rancangan aturan tersebut. Sejumlah nama yang disebut menyampaikan keberatan antara lain pemilik X Elon Musk, pendiri Facebook Mark Zuckerberg, serta investor teknologi sekaligus mantan penasihat AI dan kripto Gedung Putih, David Sacks.
Mereka menilai rancangan perintah eksekutif itu berpotensi menghambat perkembangan industri AI di Amerika Serikat dan memberi keuntungan bagi China dalam persaingan teknologi global. Selain itu, aturan tersebut juga dinilai dapat memperlambat peluncuran produk AI baru serta membuka peluang bagi pemerintahan di masa depan untuk memperketat pengawasan terhadap industri teknologi.
Kendati demikian, tidak disebutkan secara pasti apakah masukan dari para petinggi teknologi itu menjadi alasan langsung pembatalan tersebut. Namun setelah muncul kabar mengenai desakan itu, Trump disebut mempertimbangkan ulang dan akhirnya membatalkan penandatanganan perintah eksekutif AI pada Kamis (22/5/2026) waktu setempat.
Saat ditanya mengenai alasan pembatalan, Trump mengatakan ia tidak menyukai draf aturan yang telah disiapkan. Ia juga menegaskan Amerika Serikat masih memimpin dalam pengembangan AI secara global dan tidak ingin kebijakan baru justru menghambat posisi tersebut.
“Kami unggul dari China dan semua negara, dan saya tidak ingin melakukan sesuatu yang mengganggu keunggulan itu,” ujar Trump.
Laporan The New York Times menyebutkan, Gedung Putih sebelumnya telah mengundang sejumlah eksekutif dari OpenAI, Google, Anthropic, Meta, dan Microsoft untuk menghadiri acara penandatanganan aturan tersebut. Namun, beberapa di antaranya disebut tidak dapat hadir.
Rancangan perintah eksekutif AI yang akhirnya dibatalkan itu dilaporkan tidak sampai mewajibkan lisensi atau pengujian pemerintah terhadap model AI baru. Meski begitu, terdapat klausul yang menyebut pemerintah AS akan memperkenalkan protokol “sukarela” yang meminta perusahaan AI memberikan pemberitahuan 90 hari sebelum meluncurkan teknologi baru.
