Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Utara mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Data (SIPANDA) PKK untuk mendukung tertib administrasi dan pendataan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Aplikasi ini ditujukan untuk membantu kader PKK melakukan pendataan dan pelaporan kegiatan secara lebih tertib, akurat, dan terintegrasi.
Staf Ahli I TP PKK Sumut, Titiek Sugiharti, menyampaikan hal tersebut pada kegiatan Supervisi PKK dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi Sumut Tahun 2026 di Kota Tebingtinggi, Rabu (8/4/2026). Ia berharap tim penggerak PKK kabupaten/kota mendukung pemanfaatan SIPANDA agar gerakan PKK di Sumut semakin tertib administrasi berbasis digital dan mampu menunjukkan capaian kerja secara nyata.
Menurut Titiek, supervisi dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program PKK di daerah, khususnya terkait tertib administrasi. Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK, serta IVA tes. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam kesempatan itu, Titiek menegaskan pentingnya peran kelompok dasawisma sebagai ujung tombak gerakan PKK di tengah masyarakat, terutama melalui pendataan keluarga, pembinaan, dan kegiatan pemberdayaan. Ia menekankan agar program PKK dapat menjangkau seluruh keluarga di lingkungan masing-masing, serta menilai keberhasilan kegiatan PKK sangat dipengaruhi kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa dan kelurahan, organisasi kemasyarakatan, hingga elemen masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tebingtinggi, Muhammad Syah Irwan, menyatakan PKK sebagai mitra pemerintah merupakan wadah pembinaan dan penyuluhan masyarakat dengan kepengurusan dari tingkat pusat hingga kelurahan, bahkan lingkungan.
Memasuki 2026, ia menilai tantangan pembangunan keluarga semakin kompleks dan menjadi fase krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Ia berharap supervisi dapat menjadi sarana pembinaan dan konsultasi, baik terkait administrasi maupun penyelarasan program pokok PKK dengan visi dan misi pemerintah, termasuk percepatan penurunan stunting.
Syah Irwan juga menyebut peran dasawisma dan PKK penting dalam menggerakkan posyandu, edukasi gizi masyarakat, penguatan ekonomi keluarga, serta UMKM kreatif. Melalui program UP2K-PKK, ia mengatakan upaya digitalisasi produk lokal turut didorong agar keluarga tetap tangguh menghadapi dinamika ekonomi global.
Ia berharap pembinaan terhadap kelurahan pemenang HKG PKK tingkat Kota Tebingtinggi dapat berjalan baik, disertai peningkatan konsultasi dan koordinasi TP PKK kota dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga keluarga dan masyarakat di kelurahan memperoleh manfaat, lebih berdaya, dan dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya.
