Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Utara mengembangkan inovasi aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Data (SIPANDA) PKK untuk mendukung tertib administrasi dan pelaporan kegiatan berbasis digital.
Aplikasi tersebut diharapkan membantu kader PKK dalam pendataan dan pelaporan secara lebih tertib, akurat, dan terintegrasi. Hal ini disampaikan Staf Ahli I TP PKK Sumut, Titiek Sugiharti, saat kegiatan supervisi dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi Sumut Tahun 2026 di Kota Tebingtinggi, Rabu (8/4/2026).
“Kami berharap tim penggerak PKK kabupaten/kota dapat terus mendukung pemanfaatan aplikasi SIPANDA, sehingga gerakan PKK di Sumut semakin tertib administrasi berbasis digital dan mampu menunjukkan capaian kerja secara nyata,” kata Titiek.
Dalam supervisi tersebut, TP PKK Sumut juga meninjau pelaksanaan program PKK di daerah, terutama terkait tertib administrasi. Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, program Aku Hatinya PKK, serta IVA Tes.
Selain untuk evaluasi, kegiatan supervisi disebut menjadi sarana pembinaan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di tingkat desa dan kelurahan. Titiek menegaskan pentingnya peran kelompok dasawisma sebagai ujung tombak gerakan PKK, terutama dalam pendataan keluarga, pembinaan, dan kegiatan pemberdayaan.
“Pelaksanaan program PKK diharapkan dapat menjangkau seluruh keluarga. Keberhasilan kegiatan juga sangat ditentukan oleh kolaborasi dengan pemerintah daerah, perangkat desa dan kelurahan, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tebingtinggi, Muhammad Syah Irwan, menyebut PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembinaan dan penyuluhan masyarakat hingga tingkat lingkungan.
Menurut Syah Irwan, pada 2026 tantangan pembangunan keluarga semakin kompleks dan menjadi fase penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menambahkan, supervisi diharapkan menjadi ruang pembinaan dan konsultasi, baik pada aspek administrasi maupun penyelarasan program PKK dengan visi pembangunan daerah, termasuk percepatan penurunan stunting.
“Peran dasawisma dan PKK menjadi ujung tombak dalam menggerakkan posyandu, edukasi gizi, penguatan ekonomi keluarga, hingga pengembangan UMKM. Melalui UP2K-PKK, digitalisasi produk lokal juga terus didorong agar keluarga tangguh menghadapi dinamika ekonomi global,” katanya.
Ia berharap pembinaan terhadap kelurahan pemenang HKG PKK tingkat Kota Tebingtinggi dapat berjalan optimal melalui koordinasi berkelanjutan antara TP PKK dan organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga masyarakat di tingkat kelurahan semakin berdaya dan dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya.
