Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarmasin. Kegiatan ini disebut sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dan memperkuat pemerataan akses internet di daerah.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi, melalui Kepala Diskominfosp Al Husain Mardani, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarpihak, menyempurnakan data, serta menyusun langkah penanganan yang terukur untuk wilayah yang belum terjangkau layanan internet.
Dalam forum yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu, Tanah Bumbu memetakan kondisi riil akses internet dan merumuskan langkah konkret untuk mengatasi blankspot. Pemerintah daerah menargetkan seluruh desa di Tanah Bumbu dapat menikmati akses internet yang merata guna mendukung ekonomi digital dan meningkatkan pelayanan publik.
Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 152 desa di Tanah Bumbu, sekitar 75 persen telah bebas blankspot, sementara sisanya masih menghadapi keterbatasan akses internet. Selain permukiman, persoalan blankspot juga ditemukan pada ruas jalan bypass Tanah Bumbu–Banjarbaru.
Untuk memperluas jangkauan layanan digital, di Tanah Bumbu disebut telah tersedia 221 titik akses internet melalui program layanan BTS serta 93 layanan BAKTI Komdigi.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Dinansyah, serta sejumlah narasumber dan pemangku kepentingan, di antaranya Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telematika Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kemenkomdigi (virtual) Mulyadi, PIC Kebijakan Layanan Universal Telekomunikasi Kemenkomdigi Thariq Abdullah M.I. Aziz, Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha sekaligus Kepala Divisi Perbendaharaan dan Investasi BAKTI Kemenkomdigi Tri Haryanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan HM Muslim, serta Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII Kalimantan Selatan M Satria Budi Utama. Forum juga diikuti jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan, perwakilan kementerian/lembaga, bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan atau perwakilan, serta penyelenggara layanan telekomunikasi.
