Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo SP) mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (29/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat percepatan transformasi digital, sekaligus memetakan kondisi akses internet di wilayah Tanah Bumbu.
Forum yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menjadi ajang bagi pemerintah kabupaten untuk menyelaraskan data dan merumuskan langkah penanganan daerah yang belum terjangkau layanan internet. Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi melalui Kepala Diskominfosp Al Husain Mardani menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi, menyempurnakan data, dan menyusun aksi terukur dalam penanganan blankspot.
Berdasarkan data yang disampaikan, dari 152 desa di Tanah Bumbu, sekitar 75 persen telah bebas blankspot. Sementara sisanya masih menghadapi keterbatasan akses internet. Persoalan serupa juga ditemukan pada ruas jalan bypass Tanah Bumbu–Banjarbaru.
Dalam upaya memperluas jangkauan layanan digital, Tanah Bumbu disebut telah memiliki 221 titik akses internet melalui layanan BTS serta 93 layanan BAKTI Komdigi. Pemerintah daerah berharap kolaborasi berkelanjutan dapat mendorong pemerataan akses internet hingga seluruh desa, sekaligus mendukung ekonomi digital dan peningkatan pelayanan publik.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di antaranya Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dinansyah. Sejumlah narasumber juga hadir, termasuk Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telematika Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kemenkomdigi Mulyadi (secara virtual), PIC Kebijakan Layanan Universal Telekomunikasi Kemenkomdigi Thariq Abdullah M.I. Aziz, Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha sekaligus Kepala Divisi Perbendaharaan dan Investasi BAKTI Kemenkomdigi Tri Haryanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan H. M. Muslim, serta Ketua Badan Pengurus Wilayah APJII Kalimantan Selatan M. Satria Budi Utama. Hadir pula jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan kementerian dan lembaga, serta kepala daerah se-Kalimantan Selatan atau yang mewakili, termasuk perwakilan penyelenggara layanan telekomunikasi.
