Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mempercepat pemerataan akses internet dengan memetakan wilayah blankspot atau area tanpa jaringan di daerahnya. Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfosp) Tanah Bumbu, Al Husain Mardani, mengatakan forum tersebut menjadi momentum untuk menyinkronkan data sekaligus menyusun langkah konkret penanganan wilayah yang belum terjangkau internet.

“Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi, menyempurnakan data, serta menyusun aksi terukur dalam penanganan blankspot,” ujarnya.

Al Husain mengungkapkan, dari total 152 desa di Tanah Bumbu, sekitar 75 persen wilayah telah terbebas dari blankspot. Namun, sisanya masih menghadapi keterbatasan akses jaringan internet.

Persoalan blankspot juga ditemukan di sejumlah ruas strategis. Salah satunya berada di jalan bypass Tanah Bumbu–Banjarbaru.

Untuk memperluas jangkauan layanan digital, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan telah menghadirkan 221 titik Base Transceiver Station (BTS) serta 93 layanan dari BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital.

Menurut Al Husain, pemerataan akses internet dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

“Dengan kolaborasi berkelanjutan, seluruh desa diharapkan segera menikmati akses internet yang merata,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hingga operator layanan telekomuniksi. Melalui forum ini, pemerintah daerah menargetkan percepatan penanganan blankspot agar konektivitas digital di Kalimantan Selatan, khususnya Tanah Bumbu, semakin merata dalam beberapa tahun ke depan.