Pada Mei 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami kelumpuhan sistem selama lebih dari tiga hari setelah diserang ransomware oleh kelompok peretas LockBit 3.0. Insiden ini membuat sejumlah layanan perbankan tidak berfungsi, mulai dari ATM, aplikasi mobile banking, hingga layanan di kantor cabang.
Dalam kajian yang ditulis Shinta Dewi Agustina, Tiara Rani Santoso, dan Chaidir Iswanaji, serangan tersebut disebut berdampak pada pencurian data dalam jumlah besar. Disebutkan, kelompok peretas mengekstrak 1,5 terabyte data sensitif yang terkait dengan 15 juta nasabah. Data itu kemudian dikabarkan dibocorkan di dark web setelah negosiasi tebusan tidak mencapai kesepakatan.
BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang terbentuk dari penggabungan BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah pada 2021. Dalam naskah tersebut, total aset BSI disebut melampaui Rp 300 triliun. Besarnya skala dan amanah publik yang diemban membuat insiden ini dinilai memiliki dampak luas terhadap kepercayaan nasabah.
Penulis kajian menyoroti respons awal perusahaan yang dinilai tidak transparan. Dalam paparan mereka, manajemen BSI disebut sempat mengklaim gangguan yang terjadi sebagai “pemeliharaan sistem”. Narasi ini, menurut kajian tersebut, memunculkan keraguan mengenai integritas komunikasi krisis, terutama ketika kemudian muncul informasi mengenai serangan ransomware dan dugaan pengambilan data nasabah.
Alih-alih dipandang semata sebagai masalah teknis, kajian itu menempatkan insiden BSI sebagai persoalan etika bisnis dan teknologi informasi. Analisis dilakukan menggunakan empat kerangka, yakni utilitarianisme, deontologi Kantian, teori pemangku kepentingan (stakeholder theory), serta kerangka PAPA dari Mason.
Hasil telaah menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut menunjukkan pelanggaran etika berlapis. Di antaranya mencakup kerentanan proteksi data, ketidakjujuran dalam komunikasi krisis, serta pengabaian hak informasi nasabah. Penulis juga menekankan bahwa persoalan ini menyentuh isu mendasar tentang bagaimana lembaga keuangan memaknai kepercayaan nasabah sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi.
Dalam bagian landasan teori, kajian tersebut merujuk pada pandangan bahwa etika bisnis merupakan penerapan prinsip moral dalam aktivitas perusahaan dan pengambilan keputusan. Etika bisnis, menurut rujukan yang dikutip, mencakup dimensi individu, organisasi, dan sistem yang perlu berjalan selaras. Selain itu, disebutkan pula pandangan bahwa entitas bisnis memiliki kewajiban moral untuk memastikan sistem yang mereka gunakan tidak merugikan pengguna.
Penulis juga mengaitkan kasus ini dengan teori pemangku kepentingan yang menekankan tanggung jawab perusahaan kepada semua pihak yang terdampak oleh keputusan korporasi, termasuk konsumen, karyawan, dan masyarakat luas.
Kesimpulan kajian menegaskan pentingnya komitmen moral terhadap keamanan siber dan transparansi. Menurut penulis, dua aspek tersebut menjadi syarat penting untuk menjaga keberlanjutan operasional bisnis digital yang bertanggung jawab, terutama bagi lembaga keuangan yang mengelola data dan kepercayaan publik.
