Situasi geopolitik di Timur Tengah dilaporkan kian mencekam setelah serangan rudal Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Teheran pada Sabtu (28/2/2026). Menyikapi kondisi tersebut, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran untuk segera mengunduh aplikasi Safe Travel.
Sekretaris Jenderal SBMI, Juwarih, mengatakan aplikasi buatan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI itu penting agar negara dapat mendeteksi keberadaan WNI di tengah ancaman konflik. Ia juga meminta WNI di Iran menginformasikan lokasi mereka kepada perwakilan Indonesia setempat.
“Kami sarankan agar para pekerja migran atau WNI kita yang ada di Iran segera men-download aplikasi Safe Travel dan menginformasikan keberadaannya kepada perwakilan kita di sana,” ujar Juwarih saat dihubungi, Minggu (1/3/2026).
Menurut Juwarih, eskalasi di kawasan meningkat setelah serangan yang disebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Setelah itu, Iran mengumumkan masa berkabung selama 40 hari dan melancarkan serangan balasan ke fasilitas militer AS dan Israel.
Di tengah situasi tersebut, keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Iran menjadi perhatian. Juwarih menyebut tidak ada penempatan PMI secara resmi ke Iran, namun ia mengakui terdapat WNI yang bekerja di negara itu secara unprosedural. Kondisi ini, kata dia, membuat pemerintah tidak memiliki data resmi mengenai jumlah dan sebaran mereka.
“Pemerintah tidak punya data resmi karena statusnya unprosedural. Biasanya mereka awalnya bekerja di Bahrain, Oman, atau Qatar, lalu dibawa masuk ke Iran. Rata-rata bekerja sebagai tenaga profesional atau mahasiswa yang nyambi bekerja,” kata Juwarih.
Juwarih menilai jumlah PMI di Iran tidak terlalu besar. Ia beralasan, meski Iran merupakan negara maju, nilai tukar mata uang Iran yang lebih rendah dibanding Rupiah membuat negara tersebut jarang menjadi tujuan utama perekrutan sejak awal.
SBMI juga mengaku telah melakukan pelacakan melalui media sosial dan jaringan pemberitaan untuk memantau kondisi WNI, termasuk yang berasal dari Jawa Barat dan Indramayu. Hingga saat ini, SBMI menyatakan belum menemukan laporan adanya WNI dari wilayah tersebut yang menjadi korban atau terjebak langsung di area konflik.
SBMI mendorong Kemlu serta KBRI Teheran memperketat pengawasan dan menyampaikan imbauan secara rutin kepada WNI di Iran. “Sudah menjadi kewajiban negara memberikan perlindungan untuk warga negaranya di luar negeri,” ujar Juwarih.
