Oleh Denny JA

Di sebuah coffee shop kecil di sela-sela CERAWeek 2026 di Houston, Maret 2026 lalu, saya duduk bersama seorang analis energi global.

Di luar jendela kaca, para eksekutif minyak, banker, diplomat, dan pengambil kebijakan berjalan cepat membawa agenda masa depan dunia.

Ia menyesap kopinya perlahan, lalu bertanya, “Indonesia masih berani bermimpi besar?”

Saya terdiam sejenak.

Saat itu The Economist belum menerbitkan kritiknya terhadap Prabowo. Tetapi kegelisahan dunia terhadap arah Indonesia sudah terasa di udara.

Mereka bertanya tentang fiskal, demokrasi, Danantara, hilirisasi, dan masa depan negara Muslim terbesar di dunia ini.

Saya menjawab pelan, “Indonesia memang berisiko. Tetapi bangsa yang tidak berani mengambil risiko juga tak pernah menjadi besar.”

Di meja kecil itu, saya tiba-tiba sadar: Indonesia kini sedang dilihat dunia bukan lagi sekadar catatan kaki Asia Tenggara, melainkan sebuah eksperimen sejarah.

Bisakah sebuah negara demokratis, Muslim, kaya sumber daya, dan berpenduduk raksasa tumbuh menjadi kuat tanpa kehilangan kebebasannya?

Itulah pertanyaan yang terus mengikuti saya pulang.

-000-

Terbitlah kemudian tulisan di Majalah The Economist.

Dalam rentang bulan Mei 2026, The Economist menerbitkan tiga editorial penting mengenai arah Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketiga tulisan itu menunjukkan meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap Indonesia sebagai:

* negara Muslim terbesar dunia,
* demokrasi terbesar ketiga,
* kekuatan ekonomi terbesar Asia Tenggara,
* dan negara strategis dalam rivalitas Amerika-China.

Tiga editorial tersebut adalah:

1. “Indonesia, the biggest Muslim-majority country, is on a risky path”
Subjudul: “Prabowo Subianto is eroding its finances—and its democracy”
Dipublikasikan: 14 Mei 2026

2. “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”
Subjudul: “Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian”
Dipublikasikan: 14 Mei 2026

3. “Prabowo Subianto’s economic policy is weakening Indonesia”
Subjudul: “And it comes at a time where America is slapping tariffs on the world”
Dipublikasikan: 15 Mei 2026

Secara keseluruhan, tiga editorial ini menyampaikan satu pesan besar: Indonesia dianggap sedang memasuki persimpangan sejarah.

Di satu sisi, ia dapat tumbuh menjadi negara besar yang tetap demokratis dan stabil.

Di sisi lain, ia berisiko berubah menjadi negara kuat yang perlahan kehilangan disiplin ekonomi dan keseimbangan demokrasi.

-000-

Agar sistematik direnungkan, saya bagi tiga esai itu dalam dua topik besar: kritik atas populisme ekonomi, dan kritik atas pelemahan demokrasi. Lalu saya menjawab keduanya, dengan menyalakan optimisme pada Prabowo.

Kritik ekonomi The Economist terhadap pemerintahan Prabowo bertumpu pada satu kecemasan utama: Indonesia dianggap sedang bergerak dari disiplin fiskal menuju populisme ekonomi yang berisiko.

Majalah itu melihat pemerintahan Prabowo terlalu agresif membelanjakan anggaran negara melalui proyek-proyek besar yang mahal dan belum sepenuhnya realistis secara fiskal.

Yang paling banyak disorot adalah:

* program makan bergizi gratis,
* pembangunan 80.000 koperasi desa,
* subsidi energi besar,
* serta pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund baru.

Menurut The Economist, dua proyek utama Prabowo saja dapat menyerap sekitar 10% pendapatan negara. Dalam situasi ekonomi global yang rapuh, hal itu dianggap berbahaya karena basis pajak Indonesia masih relatif rendah dibanding banyak negara lain.

Mereka mengingatkan bahwa selama dua dekade pasca-Reformasi, Indonesia justru dipuji dunia karena:

* disiplin fiskal,
* kontrol defisit,
* dan kehati-hatian makroekonomi.

Aturan defisit maksimal 3% PDB sejak 2003 dipandang sebagai simbol penting kestabilan Indonesia setelah trauma krisis 1997–1998.

Karena itu, ketika pemerintahan Prabowo mulai menjalankan proyek populis berskala besar, investor mulai cemas.

The Economist mencatat:

* rupiah melemah,
* pasar saham bergejolak,
* modal asing keluar,
* dan lembaga pemeringkat mulai mengawasi risiko penurunan rating Indonesia.

Selain itu, mereka juga mengkritik cara pemerintah mencari sumber pendanaan:

* pemotongan besar anggaran infrastruktur,
* tekanan terhadap BUMN,
* dan pemanfaatan bank negara untuk mendukung proyek pemerintah.

Pembentukan Danantara dianggap menambah ketidakjelasan tata kelola karena aset negara yang sangat besar kini terpusat lebih dekat pada lingkar kekuasaan presiden.

The Economist juga melihat adanya kecenderungan negara menjadi terlalu dominan dalam ekonomi.

Mereka khawatir Indonesia bergerak menuju model:

* nasionalisme ekonomi,
* proteksionisme,
* dan intervensi negara yang terlalu besar.

Menurut mereka, hilirisasi dan proteksi industri memang dapat membantu industrialisasi jangka pendek. Tetapi jika melampaui batas, hal itu berisiko:

* menurunkan efisiensi,
* mengurangi kepercayaan investor,
* dan melahirkan kronisme baru.

Kekhawatiran itu membesar ketika dunia sedang menghadapi:

* perang dagang,
* tarif baru dari Donald Trump,
* serta ketidakpastian harga energi global.

Dalam situasi seperti itu, The Economist menilai Indonesia justru membutuhkan:

* kehati-hatian,
* fleksibilitas,
* dan disiplin fiskal yang lebih kuat.

Namun editorial tersebut juga tidak sepenuhnya menolak arah Prabowo.

Mereka mengakui:

* Indonesia memang perlu naik kelas,
* hilirisasi memiliki logika strategis,
* dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah memang harus dikurangi.

Tetapi mereka mempertanyakan: apakah Indonesia memiliki kapasitas fiskal dan kapasitas institusional untuk menjalankan seluruh ambisi besar itu sekaligus?

Inti kritik ekonomi mereka sederhana: ambisi besar tanpa disiplin ekonomi dapat berubah menjadi krisis besar.

-000-

Jika kritik ekonomi mereka keras, kritik politiknya bahkan lebih tajam. The Economist menilai Prabowo sedang:

* memusatkan kekuasaan,
* melemahkan oposisi,
* dan perlahan mengikis kualitas demokrasi Indonesia.

Mereka tidak mengatakan Indonesia sudah menjadi diktator. Tetapi mereka memakai istilah:

“eroding democracy”
dan “democratic backsliding.”

Artinya, demokrasi tidak dihancurkan secara dramatis, melainkan dikikis sedikit demi sedikit hingga masyarakat perlahan terbiasa dengan penyempitan ruang kebebasan.

Beberapa hal yang mereka soroti:

Pertama, koalisi politik Prabowo dianggap terlalu dominan. Hampir seluruh partai besar masuk pemerintahan. Akibatnya oposisi di parlemen nyaris hilang.

The Economist khawatir, tanpa oposisi yang kuat, demokrasi kehilangan mekanisme pengimbang.

Kedua, menguatnya peran militer dalam kehidupan sipil. Mereka menyoroti:

* revisi UU TNI,
* penempatan tentara di jabatan sipil,
* dan simbolisme militeristik dalam pemerintahan.

Hal ini dianggap membangkitkan bayangan “dwifungsi ABRI” era Suharto.

Ketiga, tekanan terhadap masyarakat sipil dan ruang kritik. Editorial itu menyebut:

* media mulai takut,
* kritik semakin dibatasi,
* dan budaya politik menjadi terlalu berpusat pada figur kuat.

Mereka bahkan mengkritik pernyataan Prabowo yang menyebut oposisi sebagai “budaya Barat”. Bagi The Economist, demokrasi membutuhkan:

* perdebatan,
* oposisi,
* dan kompetisi ide.

Tanpa itu, negara berisiko menjadi terlalu bergantung pada intuisi satu pemimpin.

Keempat, masa lalu Prabowo terus menjadi sumber kecemasan.

Mereka mengingatkan:

* Prabowo pernah dikaitkan dengan hilangnya aktivis 1998,
* berasal dari lingkaran Orde Baru,
* dan lama memiliki pandangan skeptis terhadap demokrasi multipartai.

Karena itu, setiap langkah sentralisasi kekuasaan dibaca dengan sensitivitas historis yang tinggi.

Namun menariknya, The Economist juga mengakui bahwa Prabowo bukan salinan Suharto. Mereka mencatat:

* Prabowo beradaptasi dengan demokrasi,
* tidak menerapkan darurat militer saat kerusuhan,
* dan sebagian reformasi militernya tidak sejauh yang ditakutkan aktivis.

Mereka juga mengakui Indonesia hari ini jauh berbeda dibanding era Orde Baru:

* masyarakat sipil lebih kuat,
* media lebih bebas,
* dan demokrasi telah memiliki akar yang lebih dalam.

Tetapi justru karena Indonesia telah berkembang cukup jauh sejak Reformasi, mereka khawatir arah sekarang dapat mengikis kemajuan itu secara perlahan.

Inti kritik politik mereka adalah:
negara sebesar dan sekompleks Indonesia tidak bisa dipimpin seperti satu unit militer.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang:

* mendengar banyak suara,
* menerima kritik,
* dan menjaga keseimbangan antara negara kuat dan kebebasan demokratis.

Dan di situlah, menurut The Economist, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan.

-000-

Lama saya merenungkan kritik keras Majalah Economist yang terkemuka itu. Kritik The Economist terhadap ekonomi Indonesia di bawah Prabowo penting dibaca secara serius.

Namun pemerintahan Prabowo belum dua tahun. Banyak hal bisa diperbaiki. Dan saya memilih sikap optimis dengan berbagai alasan.

Disiplin fiskal adalah fondasi kepercayaan. Defisit, utang, rupiah, subsidi, dan kepercayaan investor bukan sekadar angka di layar Bloomberg. Semua itu menentukan harga beras, ongkos transportasi, lapangan kerja, dan masa depan keluarga biasa.

Namun membaca kebijakan ekonomi Prabowo semata-mata sebagai populisme fiskal juga terlalu sempit.

Ada sesuatu yang kurang dilihat The Economist: Indonesia sedang mencoba keluar dari posisi lama sebagai pemasok bahan mentah murah bagi industri global.

Selama puluhan tahun, kita menjual nikel, batu bara, sawit, gas, dan komoditas lain dengan nilai tambah rendah. Kita kaya sumber daya, tetapi terlalu sering membiarkan keuntungan terbesar dinikmati negara lain.

Dalam konteks itu, negara yang lebih aktif tidak otomatis menjadi ancaman. Ia bisa menjadi alat koreksi sejarah.

Amerika sendiri kini kembali memakai industrial policy. China bangkit karena negara sangat aktif mengarahkan industri. India juga bergerak dengan nasionalisme ekonomi yang kuat.

Maka tidak sepenuhnya adil jika ketika Indonesia ingin membangun kapasitas industrinya sendiri, ia langsung dicurigai sebagai negara yang terlalu intervensionis.

Program makan bergizi gratis memang mahal. Tetapi ia tidak bisa dibaca hanya sebagai beban anggaran. Ia juga investasi manusia.

Jika anak-anak Indonesia tumbuh dengan gizi buruk, stunting, dan kualitas belajar rendah, biaya sosialnya jauh lebih mahal dibanding pengeluaran fiskal hari ini.

Bangsa tidak naik kelas hanya dengan jalan tol, pelabuhan, dan smelter. Bangsa naik kelas ketika tubuh dan otak generasi mudanya cukup sehat untuk bersaing.

Tentu desain program harus diperbaiki. Program harus tepat sasaran, transparan, bersih dari kebocoran, dan berbasis kualitas nutrisi, bukan sekadar pembagian makanan massal.

Tetapi kelemahan desain bukan alasan untuk menolak tujuan besarnya.

Danantara juga perlu dilihat secara lebih seimbang.

Risiko tata kelola memang nyata. Tetapi Indonesia selama ini memiliki terlalu banyak BUMN yang berjalan sendiri-sendiri, kurang sinkron, dan sering kehilangan arah strategis.

Jika Danantara mampu menyatukan aset negara, memperbaiki manajemen, menutup BUMN lemah, dan mengarahkan investasi ke sektor produktif, ia bisa menjadi instrumen penting untuk naik kelas.

Kuncinya bukan menolak Danantara, melainkan memastikan:

* transparansi,
* audit yang kuat,
* dan jarak aman dari kepentingan politik jangka pendek.

Jadi kritik The Economist benar dalam satu hal: risiko fiskal harus dijaga.

Tetapi mereka kurang menangkap satu hal lain: Indonesia tidak sedang sekadar membelanjakan uang. Indonesia sedang mencoba membangun keberanian ekonomi nasional.

Optimisme bukan berarti percaya semua kebijakan pasti benar.

Optimisme berarti percaya bahwa ambisi besar masih dapat diselamatkan oleh tata kelola yang baik.

-000-

Hal yang sama soal politik. Kritik The Economist soal demokrasi juga tidak boleh ditolak secara emosional. Demokrasi memang bisa mati perlahan.

Ia tidak selalu runtuh oleh kudeta atau tank di jalanan. Ia bisa melemah ketika oposisi dikecilkan, media takut, hukum dipakai selektif, dan masyarakat terbiasa menyerahkan seluruh harapan kepada satu figur kuat.

Tetapi membaca Indonesia hari ini seolah sedang berjalan lurus kembali ke Orde Baru juga terlalu simplistis.

Ada satu hal penting yang kurang dilihat The Economist: Indonesia tahun 2026 bukan Indonesia tahun 1998.

Struktur sosialnya berbeda. Medianya berbeda. Kelas menengahnya berbeda.

Media sosial membuat kekuasaan tidak lagi mampu sepenuhnya mengontrol percakapan publik.

Mahasiswa, LSM, aktivis, pers, akademisi, dan warga digital masih memiliki ruang kritik yang jauh lebih besar dibanding era Orde Baru.

Prabowo memang pemimpin kuat. Tetapi pemimpin kuat tidak otomatis berarti demokrasi mati.

Persoalannya bukan apakah presiden kuat atau lemah. Persoalannya adalah apakah kekuatan itu tetap dibatasi oleh hukum, diawasi publik, dan dikoreksi oleh institusi.

Dalam negara sebesar Indonesia, sedikit konsolidasi politik juga tidak selalu buruk. Demokrasi yang terlalu terfragmentasi dapat membuat negara lumpuh.

Indonesia membutuhkan kemampuan eksekusi yang lebih cepat untuk menghadapi:

* kemiskinan,
* transisi energi,
* ketahanan pangan,
* industrialisasi,
* dan persaingan geopolitik global.

Jika setiap kebijakan besar terus tersandera oleh transaksi politik kecil, negara tidak akan pernah benar-benar naik kelas.

Yang perlu dijaga adalah batasnya. Konsolidasi tidak boleh berubah menjadi pembungkaman. Stabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk membenci oposisi.

Pemerintahan yang efektif tetap membutuhkan kritik yang hidup.

Di sinilah optimisme terhadap Prabowo dapat diletakkan secara realistis.

Ia bukan lagi Prabowo 1998.

Ia telah melewati kekalahan politik berkali-kali, masuk kabinet rivalnya, berkompetisi dalam pemilu, dan akhirnya menang melalui mekanisme demokrasi.

Pengalaman panjang itu dapat membentuk kesadaran baru: bahwa legitimasi modern tidak cukup berasal dari komando, melainkan dari kepercayaan publik.

Bahkan kritik internasional bisa menjadi berguna bagi Prabowo.

Karena ia peduli pada legacy, ia justru memiliki insentif untuk membuktikan bahwa pemimpin berlatar militer pun dapat menjaga demokrasi, menerima kritik, dan meninggalkan warisan pembangunan yang tidak dibeli dengan hilangnya kebebasan.

Yang kurang dilihat The Economist adalah daya tahan masyarakat Indonesia sendiri. Reformasi bukan hanya peristiwa 1998.

Ia telah menjadi memori kolektif bangsa. Rakyat Indonesia sudah pernah merasakan betapa mahalnya kebebasan.

Karena itu, setiap kekuasaan kuat di Indonesia tetap akan berhadapan dengan masyarakat yang tidak mudah sepenuhnya ditundukkan.

Optimisme terhadap demokrasi Indonesia bukan optimisme buta kepada satu tokoh. Ia adalah keyakinan bahwa bangsa ini masih memiliki energi koreksi diri.

Kritik harus tetap menyala. Tetapi harapan juga jangan dipadamkan.

-000-

Dua buku ini memperkaya pandangan kita tentang topik di atas.

Buku Pertama, How Democracies Die, 2018.

Buku ini menjadi salah satu karya paling penting dalam memahami bagaimana demokrasi modern melemah bukan lewat kudeta brutal, melainkan melalui proses perlahan yang tampak legal dan normal.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menunjukkan bahwa demokrasi abad ke-21 jarang mati oleh tank di jalanan.

Demokrasi lebih sering terkikis sedikit demi sedikit ketika oposisi dilemahkan, institusi pengawas kehilangan taring, dan masyarakat mulai menerima konsentrasi kekuasaan sebagai kewajaran.

Yang menarik, buku ini juga menjelaskan bahwa ancaman terhadap demokrasi sering muncul justru dari pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Namun buku ini tidak sekadar pesimistis.

Penulis juga menunjukkan bahwa demokrasi bisa bertahan bila masyarakat sipil kuat, media tetap bebas, dan budaya kritik tetap hidup.

Relevansinya terhadap Indonesia sangat besar. Kritik terhadap pemerintahan kuat memang perlu didengar.

Tetapi buku ini juga mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak ditentukan hanya oleh satu tokoh.

Demokrasi ditentukan oleh kekuatan institusi dan keberanian masyarakat menjaga ruang kebebasan.

-000-

Buku Kedua: The Road to Serfdom. Penulisnya Friedrich Hayek, 1944

Buku klasik Hayek ini lahir dari ketakutan besar abad ke-20: bagaimana negara yang terlalu dominan dalam ekonomi perlahan dapat menyeret masyarakat menuju hilangnya kebebasan individu.

Hayek berargumen bahwa ketika negara mengontrol terlalu banyak aspek ekonomi, risiko konsentrasi kekuasaan akan meningkat. Dan ketika kekuasaan ekonomi serta politik menyatu terlalu besar, demokrasi menjadi rentan.

Buku ini relevan untuk memahami kritik internasional terhadap arah ekonomi Indonesia, terutama soal hilirisasi, nasionalisme ekonomi, dan penguatan peran negara.

Tetapi sejarah modern juga menunjukkan ironi menarik: beberapa negara Asia justru berhasil bangkit melalui negara yang aktif dan strategis.

Karena itu, pelajaran terbesar buku Hayek bukan bahwa negara harus lemah. Melainkan bahwa negara kuat membutuhkan pengawasan kuat.

Dan di situlah tantangan terbesar Indonesia: bagaimana membangun negara yang cukup kuat untuk melindungi kepentingan nasional, tetapi tetap cukup terbuka untuk menerima kritik dan koreksi.

-000-

Keseimbangan itu hanya dapat dijaga bila transparansi data ditempatkan sebagai kompas utama.

Pemerintah wajib membuka ruang audit publik yang independen dan ketat atas Danantara serta efisiensi fiskal, agar keberanian politik tidak perlahan berubah menjadi krisis kepercayaan dan beban sejarah.

Pada akhirnya, kritik The Economist perlu dipelajari dengan lapang dada.
Bangsa yang anti-kritik biasanya mulai kehilangan kejernihan berpikirnya sendiri.

Tetapi pesimisme juga tidak boleh menjadi agama baru yang membuat bangsa kehilangan keberanian membangun masa depan.

Indonesia hari ini memang sedang mengambil jalan yang berisiko: industrialisasi besar, nasionalisme ekonomi, dan negara yang lebih aktif.

Risiko itu nyata.

Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa bangsa besar jarang lahir dari ketakutan mengambil langkah besar.

Namun harus juga dikatakan dengan keras: jika dalam dua tahun ke depan Prabowo gagal membuktikan disiplin fiskal dan menjaga ruang oposisi, maka kritik The Economist bukan lagi peringatan, melainkan ramalan menuju kenyataan.

Yang paling penting adalah memastikan bahwa ambisi kekuatan nasional tetap berjalan bersama transparansi, kritik, dan kemampuan mengoreksi diri.

Karena pada akhirnya, optimisme terhadap Prabowo bukanlah keyakinan bahwa pemerintah pasti benar.

Optimisme itu adalah harapan bahwa Indonesia masih cukup dewasa untuk menerima kritik tanpa kehilangan keberanian membangun masa depan.***

Jakarta, 17 Mei 2026

REFERENSI

1. How Democracies Die
Steven Levitsky & Daniel Ziblatt
Crown Publishing, 2018

2. The Road to Serfdom
Friedrich Hayek
University of Chicago Press, 1944