Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, mengumumkan gangguan layanan internet sementara di wilayah Sitaro dan Kepulauan Sangihe. Gangguan ini terkait proses restorasi kabel serat optik bawah laut Palapa Ring Tengah.
Sekretaris Dinas Kominfo Sitaro, Stenli Tukunang, menjelaskan pengumuman tersebut merujuk pada surat dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Dalam surat itu, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga layanan komunikasi dan internet selama pekerjaan berlangsung.
Menurut Tukunang, perbaikan dilakukan menyusul adanya gangguan partial cut pada kabel serat optik bawah laut jaringan Palapa Ring Tengah segmen Tahuna–Melonguane milik BAKTI. Akibatnya, jaringan internet di wilayah terdampak akan terputus sementara dan menjalani proses restorasi pada 28 Mei hingga 2 Juni 2026.
Informasi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan resmi BAKTI Nomor 092/BAKTI.31/UM.01.01/05/2026 tertanggal 27 Mei 2026, yang ditujukan kepada Plt Bupati Kepulauan Sitaro dan Bupati Kepulauan Sangihe. Dalam proses perbaikan, Komdigi dan BAKTI melakukan penanganan segmen Tahuna–Melonguane menggunakan kapal Pacific Guardian untuk memulihkan konektivitas, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tukunang menekankan konektivitas internet memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor di Kepulauan Sitaro. Ia juga merujuk penegasan dari Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Ditjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Indra Maulana, bahwa konektivitas digital di wilayah kepulauan dan perbatasan merupakan infrastruktur vital yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Dalam keterangan Komdigi, pemerintah menyatakan tidak ingin masyarakat di wilayah kepulauan mengalami gangguan komunikasi berkepanjangan. Karena itu, seluruh tahapan restorasi dipantau secara intensif, serta layanan prioritas disiapkan agar tetap berjalan sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Konektivitas di wilayah perbatasan dinilai menopang berbagai layanan penting, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, pemerintahan digital, transaksi ekonomi masyarakat, hingga komunikasi kebencanaan.
