Program Gratispol yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat kemajuan dalam perluasan akses internet desa. Hingga akhir 2025, akses internet telah menjangkau 802 dari total 841 desa di Kaltim. Di saat yang sama, pemerintah daerah memfokuskan percepatan elektrifikasi bagi desa-desa yang masih belum teraliri listrik.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, masih ada 39 desa yang belum terhubung layanan internet. Kendala utama di sebagian wilayah tersebut adalah belum tersedianya pasokan listrik.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyebut ketersediaan listrik menjadi syarat penting dalam pembangunan jaringan internet di desa-desa tertinggal. Menurutnya, penyediaan listrik dan internet perlu berjalan beriringan agar target layanan dapat tercapai.
Untuk melanjutkan pemasangan jaringan internet di desa yang belum terlayani, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan 2026.
Diskominfo Kaltim mencatat capaian internet desa saat ini telah mencakup seluruh 50 desa di Kabupaten Mahakam Ulu. Jaringan juga telah menjangkau 167 desa di Kabupaten Kutai Barat, 131 desa di Kabupaten Paser, serta seluruh desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, layanan internet tersedia di 188 desa. Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur mencatat 136 dari 139 desa telah terhubung internet, sedangkan Kabupaten Berau menyisakan satu desa yang belum memperoleh akses serupa.
Adapun 39 desa yang belum terhubung internet tersebar di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 23 desa, Kabupaten Paser delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, dan Berau satu desa.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto menyampaikan bahwa tantangan pembangunan infrastruktur saat ini lebih banyak berkaitan dengan penyediaan listrik di wilayah terpencil. Ia menjelaskan, saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mulai menjabat, terdapat 110 desa yang belum menikmati layanan listrik.
Melalui intervensi program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa berhasil mendapatkan akses listrik sehingga jumlah desa yang belum berlistrik berkurang menjadi 72 desa.
Bambang menyebut keterbatasan anggaran akibat penurunan dana bagi hasil (DBH) sempat menghambat percepatan elektrifikasi desa. Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Kaltim melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM guna memperoleh dukungan program dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pada tahun ini terdapat 27 desa yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat. Jika berjalan sesuai target, jumlah desa yang belum menikmati listrik diperkirakan berkurang menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.
Mayoritas desa yang belum berlistrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, serta sebagian wilayah Paser. Bambang menambahkan, kondisi geografis menjadi tantangan utama karena banyak desa berada jauh dan terisolasi, bahkan belum memiliki akses jalan memadai, sehingga jaringan PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut secara optimal.
