SAMARINDA – Program Gratispol Internet yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendekati tahap akhir. Dari total 841 desa di Kaltim, sebanyak 802 desa telah menikmati layanan internet gratis hingga akhir 2025.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan rumah besar, yakni memastikan ketersediaan listrik di sejumlah wilayah yang belum teraliri daya. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, masih ada 39 desa yang ditargetkan tersambung layanan internet pada 2026. Kendala utama bukan lagi jaringan telekomunikasi, melainkan belum tersedianya pasokan listrik di beberapa desa terpencil.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menegaskan internet dan listrik merupakan dua hal yang saling terkait. “Kalau listrik tidak ada, bagaimana caranya memasang internet? Karena itu penyelesaiannya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Perkembangan program Gratispol Internet tercatat di sejumlah daerah. Seluruh 50 desa di Kabupaten Mahakam Ulu disebut telah terhubung internet. Di Kabupaten Kutai Barat, layanan tersedia di 167 desa, sementara Kabupaten Paser mencatat 131 desa telah terlayani. Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah menjangkau seluruh desa.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, program ini telah menjangkau 188 desa. Kabupaten Kutai Timur mencatat 136 dari 139 desa telah terhubung, sedangkan di Kabupaten Berau tersisa satu desa yang belum mendapatkan akses.
Adapun 39 desa yang belum terhubung internet tersebar di Kutai Barat sebanyak 23 desa, Paser delapan desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, dan Berau satu desa. Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan guna melanjutkan pembangunan jaringan internet di desa-desa yang belum terlayani.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga memacu percepatan elektrifikasi pedesaan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto mengatakan saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mulai menjabat, terdapat 110 desa yang belum menikmati layanan listrik.
Melalui program listrik desa dan pra-PLN, jumlah tersebut berkurang. “Pada awal masa jabatan Pak Gubernur ada 110 desa yang belum berlistrik. Setelah dilakukan intervensi melalui program listrik desa dan pra-PLN, sebanyak 38 desa berhasil mendapatkan akses listrik sehingga tersisa 72 desa,” kata Bambang.
Menurut Bambang, percepatan elektrifikasi sempat terkendala penurunan dana bagi hasil (DBH) yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Pemprov Kaltim kemudian berkoordinasi dengan Kementerian ESDM agar program listrik desa tetap berjalan. “Karena kemampuan anggaran daerah terbatas, Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Tahun ini ada 27 desa lagi yang akan diintervensi melalui program listrik desa dari pemerintah pusat,” terangnya.
Jika target intervensi tersebut tercapai, jumlah desa yang belum berlistrik di Kalimantan Timur diperkirakan turun menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026. Sebagian besar desa yang belum menikmati listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, serta sebagian wilayah Kabupaten Paser.
Kondisi geografis menjadi hambatan utama pembangunan infrastruktur kelistrikan. Sejumlah desa berada di kawasan terpencil, terisolasi, bahkan belum memiliki akses jalan memadai sehingga jaringan PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut secara optimal. “Mereka rata-rata berada di wilayah yang jauh, terisolasi, bahkan ada yang belum memiliki akses jalan. Karena itu jaringan PLN belum bisa masuk secara optimal,” jelas Bambang.
Sebagai solusi sementara, pemerintah menyalurkan program pra-PLN, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal serta bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat. Pemprov Kaltim berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut agar akses listrik dan internet dapat dinikmati merata hingga ke pelosok.
