Masyarakat kini dapat mengecek status penerima bantuan sosial (bansos) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP melalui aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Pengecekan ini dapat digunakan untuk memastikan apakah bantuan sudah cair dan masuk ke rekening penerima.
Pemerintah saat ini menyalurkan bansos tahap kedua tahun 2026 untuk periode April hingga Juni. Penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali dan diberikan sekaligus untuk tiga bulan sesuai nominal yang telah ditentukan.
Program bantuan yang termasuk dalam pencairan tahap ini antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pada 2026, pemerintah melakukan penyesuaian aturan penerima BPNT. Jika sebelumnya bantuan sembako diberikan kepada masyarakat pada desil 1 hingga 5, kini penerimanya dibatasi hanya untuk kelompok desil 1 sampai 4.
Perubahan tersebut disebut bertujuan agar alokasi bantuan lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Kuota penerima dari kelompok di atas desil 4 akan dialihkan kepada masyarakat miskin ekstrem yang berada pada kelompok desil paling bawah.
Dalam penyaluran bansos, pemerintah menggunakan sistem desil sebagai dasar penentuan penerima. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data sosial ekonomi nasional.
Adapun kategori penerima bansos tahun 2026 adalah sebagai berikut: PKH untuk desil 1–4; BPNT untuk desil 1–4; Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN) untuk desil 1–5 atau berdasarkan asesmen; Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk desil 1–5 atau asesmen; serta program bansos lainnya dari Kemensos untuk desil 1–5 atau asesmen.
Dengan ketentuan tersebut, masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 4 memiliki peluang menerima seluruh jenis bantuan sosial pemerintah. Sementara masyarakat pada desil 5 masih berpotensi memperoleh bantuan tertentu sesuai hasil verifikasi dan asesmen.
Untuk mengecek status penerima bansos, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos Kemensos dengan memasukkan data wilayah dan NIK KTP. Selain melalui aplikasi, pemantauan status bantuan juga bisa dilakukan lewat situs resmi Kementerian Sosial.
Pemerintah mengimbau masyarakat memastikan data kependudukan dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah sesuai agar proses penyaluran bantuan berjalan lancar.
