Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meluncurkan aplikasi Business Registration System (BRS) SDGs yang disebut sebagai sistem pendaftaran bisnis berbasis digital pertama di Indonesia untuk mengintegrasikan pelaku usaha dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) periode 2026–2030.
Peluncuran aplikasi tersebut berlangsung bersamaan dengan pembukaan konsultasi publik Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Sumut 2026–2030 di Medan, Senin (6/4). Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting dalam penguatan agenda pembangunan berkelanjutan di daerah.
Menurut Sulaiman, konsultasi publik RAD SDGs 2026–2030 tidak sekadar penyusunan dokumen administratif. Ia mengatakan, penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dan didukung tenaga ahli yang kompeten. Dokumen tersebut, lanjutnya, disusun secara komprehensif dengan basis data valid serta pendekatan kebijakan berbasis bukti ilmiah.
“Kami ingin memastikan pembangunan di Sumut bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dengan prinsip no one left behind,” kata Sulaiman. Ia juga mendorong penerapan inisiatif build forward better atau membangun maju lebih baik, terutama dalam penguatan ketangguhan daerah, mitigasi risiko bencana, serta ketahanan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan sejumlah target indikator makro dalam RAD SDGs 2026–2030. Target tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi sekitar 7,6 persen, pendapatan per kapita Rp115,3 juta, penurunan tingkat kemiskinan ke kisaran 2,82–3,82 persen, serta tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,75 persen.
Dikky juga menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan terus meningkat. Ia menegaskan SDGs tidak lagi diposisikan sebagai agenda tambahan, melainkan menjadi kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Terkait aplikasi BRS, Dikky menjelaskan peluncurannya merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Ia menyebut sistem ini bertujuan mentransformasi kemitraan sektor swasta agar lebih terstruktur dan terukur.
