Pemerintah Provinsi Riau menyatakan terus berupaya menghadirkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026–2027 yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Upaya itu dilakukan melalui penguatan digitalisasi sekaligus memastikan seluruh anak di Riau tetap memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Syahrial Abdi mengatakan ada tiga komitmen besar yang menjadi fokus Pemprov Riau dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Ia menekankan pentingnya seluruh pihak memahami dan mengawal proses penerimaan murid baru agar berjalan sesuai aturan.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, ada tiga komitmen besar pada tahun pelajaran 2026-2027 ini yang harus kita deklarasikan bersama agar saling memahami dan mengawasi. Pertama, memastikan seluruh proses berdasarkan sistem yang berlaku,” kata Syahrial Abdi di Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (4/6).
Menurutnya, Pemprov Riau telah melakukan sejumlah pembenahan untuk menjawab tantangan di lapangan, mulai dari perbaikan proses pelayanan, pembenahan aplikasi, hingga peningkatan digitalisasi agar sistem penerimaan semakin transparan dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jalur resmi penerimaan, yakni jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan mutasi.
Syahrial menegaskan seluruh jalur tersebut dirancang dalam satu kesatuan sistem demi menjamin prinsip keadilan. Karena itu, ia menyatakan tidak boleh ada intervensi maupun perlakuan khusus dalam proses penerimaan siswa baru.
“Seluruh jalur ini telah ditetapkan satu kesatuan sistem untuk mewujudkan keadilan. Tidak boleh ada perlakuan khusus dan intervensi dalam bentuk apa pun yang mencederai prinsip keadilan ini,” ujarnya.
Komitmen kedua, kata Syahrial, adalah menjaga integritas seluruh penyelenggara SPMB. Pemprov Riau meminta kepala sekolah, panitia, operator aplikasi, pengawas, hingga jajaran Cabang Dinas Pendidikan bekerja profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik manipulasi data, pungutan liar, maupun penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan murid baru.
“Jangan membuka ruang bagi manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun praktik curang lainnya yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan murid baru,” kata Syahrial.
Syahrial menambahkan, Pemprov Riau turut melakukan pembenahan internal secara struktural. Di sisi lain, pihak eksternal diminta tetap berkoordinasi melalui koridor hukum yang berlaku untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB.
Komitmen ketiga, lanjutnya, adalah memastikan seluruh anak di Riau tetap memperoleh akses pendidikan. Ia menilai masih banyak orang tua yang hanya menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri tertentu, sementara daya tampung sekolah negeri terbatas dibanding jumlah lulusan setiap tahun.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Riau mengaku telah berdiskusi dengan sekolah swasta dan yayasan penyelenggara pendidikan. Pemerintah menilai komitmen menghadirkan SPMB yang bersih perlu dibarengi dengan upaya memastikan setiap anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Selain itu, Syahrial menyebut Pemprov Riau bersama BPMP dan Dinas Pendidikan terus bergerak menambah Unit Sekolah Baru (USB) serta melakukan revitalisasi ruang kelas. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan dukungan anggaran pendidikan di Riau.
“Sehingga, Pemprov Riau bersama Kepala BPMP dan Kadis Pendidikan terus bergerak. Kita gencar menambah Unit Sekolah Baru (USB) serta melakukan revitalisasi ruang kelas. Kami bersama telah bertemu dengan Dirjen Pendidikan, Alhamdulillah atensi untuk Riau untuk tahun ini dan 2027 bisa meningkat,” ujarnya.
