Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan aplikasi layanan aduan cepat untuk merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Aplikasi ini berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial NTB.
Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial NTB, Lalu Juhamdi, mengatakan aplikasi tersebut akan dilengkapi nomor darurat serta sistem pelaporan cepat yang aman dan rahasia. Layanan ini dirancang agar dapat diakses seluruh masyarakat.
Menurut Juhamdi, keberadaan aplikasi diharapkan memudahkan pelaporan tanpa harus datang langsung ke instansi tertentu. Masyarakat cukup menyampaikan laporan melalui aplikasi atau nomor darurat, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
Ia menambahkan, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses pendampingan bagi korban serta penegakan hukum terhadap pelaku hingga ke tahap pengadilan.
Dinas Sosial NTB juga menyoroti praktik pernikahan anak yang masih menjadi persoalan serius dan dinilai berkorelasi dengan tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dampaknya turut beririsan dengan masalah sosial lain, seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga stunting.
Untuk memperkuat langkah pencegahan, Dinas Sosial NTB bersama para mitra akan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Rapat ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi guna memperkuat pencegahan kekerasan secara langsung di masyarakat.
Aplikasi layanan aduan cepat tersebut direncanakan diluncurkan dalam waktu dekat sebagai bagian dari komitmen menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB.
