BERITA TERKINI
Pemprov Maluku dan Kemendagri Dorong Integrasi Data Pembangunan melalui Aplikasi Pelita

Pemprov Maluku dan Kemendagri Dorong Integrasi Data Pembangunan melalui Aplikasi Pelita

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk mengintegrasikan data pembangunan daerah. Upaya ini dibahas dalam pertemuan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku, Titus Renwarin, dengan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Muhammad Valiandra, di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Pertemuan tersebut memfokuskan pembahasan pada optimalisasi aplikasi Pelita sebagai rujukan tunggal data daerah. Titus menekankan dukungan integrasi data dari Pusdatin Kemendagri dinilai penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.

Aplikasi Pelita memuat berbagai data yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Integrasi data melalui platform ini diharapkan dapat menyinkronkan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar lebih akurat.

Titus menyampaikan, data yang terintegrasi dengan baik akan menjadi dasar bagi pimpinan daerah dalam menentukan arah kebijakan. Menurutnya, akurasi data berpengaruh terhadap kualitas keputusan strategis yang diambil Gubernur Maluku, sehingga program pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran dan memberi dampak bagi masyarakat.

Di sisi lain, Muhammad Valiandra menyambut positif langkah Pemprov Maluku dan menilai inisiatif tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan program “Satu Data Indonesia”. Melalui kolaborasi ini, informasi dari Provinsi Maluku diharapkan dapat teragregasi dalam satu portal rujukan yang terpercaya atau single source of truth.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal proses teknis integrasi data hingga tuntas. Kesiapan infrastruktur data ini juga dipandang sebagai prasyarat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Maluku, sekaligus diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam modernisasi tata kelola data pemerintahan.